Kamis, September 26, 2019

Jokowi Pertimbangkan Keluarkan Perppu KPK, Akan Diputuskan Secepatnya

 

PELITAKARAWANG.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertimbangan itu didasarkan sejumlah masukan yang datang kepadanya.

“Berkaitan dengan Undang-Undang KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan-masukan yang diberikan kepada kita. Utamanya memang masukan itu berupa penerbitan perppu,” kata Jokowi seusai bertemu tokoh lintas bidang di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Jokowi menerangkan, terkait dengan pertimbangan itu akan dilakukan kajian-kajian terlebih dahulu. Semuanya akan dikalkulasi. Jika diputuskan, secepatnya akan disampaikan.
Ditanya sampai kapan kajian tersebut dilakukan, Jokowi hanya menjawab secepat-cepatnya. Menurutnya, salah satu yang dipertimbangkan yakni dari sisi politik.
“Tadi sudah saya sampaikan secepat-cepatnya dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Jokowi mengundang tokoh lintas bidang untuk bertatap muka dan berdiskusi mengenai perkembangan isu-isu terkini. Hadir dalam pertemuan itu antara lain mantan Ketua MK Mahfud MD, Nono Makarim, Butet Kartaradjasa, Albert Hasibuan, Omi Kamaria Nurcholis Madjid, Heny Supolo, Mochtar Pabottinggi, Franz Magnis Suseno, Abdillah Toha, Zumrotin K Susilo, Sudamek, dan Teddy Rachmat.
Selain itu, mantan Wakil Ketua KPK Erry Riana Hadjapamekas, Christine Hakim, Quraish Shihab, Toety Herati, Alissa Wahid, Saparinah Sadli, Slamet Raharjo, Mahfud MD, Natalia Subagyo, Arifin Panigoro, Emil Salim, Harry Tjan Silalahi, Azyumardi Azra, Nyoman Nuarta.
Jokowi juga menegaskan komitmennya terhadap demokrasi Indonesia tidak berubah. Termasuk tentang kebebasan pers di Tanah Air.
“Saya ingin menegaskan kembali komitmen saya kepada kehidupan demokrasi di Indonesia bahwa kebebasan pers, kebebasan menyampaikan pendapat adalah hal dalam demokrasi yang harus terus kita jaga dan pertahankan. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian ada yang meragukan komitmen saya mengenai ini,” kata Jokowi.
Sementara itu Mahfud MD menuturkan, penerbitan Perppu menjadi jalan keluar terakhir untuk mengatasi persoalan undang-undang yang saat ini menjadi perdebatan antara lain UU KPK. Perppu dikeluarkan berdasar kegentingan situasi.
Mahfud menerangkan, Perppu diatur dalam Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan dalam ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak mengeluarkan Perppu. Kendati demikian, Perppu itu juga tergantung DPR. DPR bisa menerima atau menolak.#iNews

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Write comment

BERITA TERBARU

Back to Top