PELITAKARAWANG.COM- Apa kabar Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ?. Bergulirnya penyertaan modal ratusan juta sejak terbitnya Dana Desa (DD), keberadaannya sesekali redup dan jarang kegiatan. Selain imbas politik Pilkades yang berujung perombakan struktur, Bumdes yang wajib memiliki kantor di setiap desa ini juga, acapkali masih di kangkangi oknum-oknum Kades, baik kebijakan maupun keuangan. 


"Saya juga kadang merasa heran, aktivitas mati suri, tapi pas pemeriksaan semua laporan lengkap dan lolos dari temuan Inspektorat, " Ungkap Pendamping Desa di Kecamatan Lemahabang, Surya Sakti, Kamis (18/9).

Tidak sedikit, sebut Surya, pengurus Bumdes lalu lalang, ada yang di copot, ada yang mengundurkan diri, ada juga yang jadi korban politik Pilkades. Sehingga, perputaran kebijakannya jalan ditempat. Padahal, setiap turun dana desa tahap 3, penyertaan modal untuk Bumdes itu, selalu di suntikan dari rekening desa ke rekening Bumdes. Bahkan, ia merasakan, bahwa semangat dan gairah pengurus Bumdes bangkit setiap kali Dana Desa tahap 3 mau cair, karena tahu, di alokasi itu, ada penyertaan modal buat Bumdes itu sendiri. Sementara, setelah cair, dan baru awal tahap 1 dan 2, suasananya masih sepi-sepi saja. "Biasanya pengurus ini semangat kalau DD tahap 3 mau cair, Karena tahu ada bagian penyertaan modalnya, " katanya. 

Ia mewanti-wanti, para Kades agar validasi ulang kepengurusan Bumdes, jelang masuknya tahap 3, mengingat penyertaan modal tidak bisa digulirkan kalau strukturnya kosong dan ada pergantian yang belum dilaporkan. Menyikapi ini semua, Pendamping Desa akan membuat sampling percontohan bagi semua desa di satu Kecamatan. Mengingat, setiap desa itu, beda kultur dan kepentingannya, sehingga harus ada Bundes yang jadi sampling agar bisa di ikuti kesuksesannya mengelola usaha. "Rata-rata permasalahan itu muncul, kadang dari internal Bundes itu sendiri sih, " Katanya. (Rdi)