Kamis, Oktober 17, 2019

Bupati Karawang Akan Copot Pejabat Tidak Bisa Bekerja,Sepakatkah... ?

 

PELITAKARAWANG.COM-.Kabar sebelumnya di tuliskan untuk seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib memiliki tiga nilai yang terdiri dari kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.Untuk mengatur mengenai kinerja ASN, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).Dengan regulasi ini,penilaian tidak hanya dilakukan dari atasan kepada bawahan.Tetapi,bawahan juga menilai perilaku atasannya.

Penilaian Perilaku Kerja PNS 360 Derajat, Atasan Dapat Dinilai Bawahan

Dan pada tanggal 11 Desesember 2018 silam,Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana pernah mengancam bakal mencopot kepala dinas yang kinerjannya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Hal itu mengacu pada Peraturan Bupati No. 40 tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PNS di lingkungan Pemkab Karawang.
Cellica Nurrachadiana menyampaikan hal itu, saat memberikan sambutan di acara sosialisasi pengukuran kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip), Selasa 11 Desember 2018. Pada acara yang berlangsung di ruang rapat gedung Singaperbangsa tersebut,Cellica Nurrachadiana mengatakan sanksi ini akan ia terapkan tahun depan.
“Akan saya terapkan pada tahun anggaran 2019. Namun, kinerja 2018 pun bakal menjadi bahan pertimbangan rotasi jabatan," kata Cellica Nurrachadiana.

Indriyani : Tak Becus Kerja, ASN Harus Dimutasikan!!!

Ia mencontohkan,saat ini Pemkab Karawang memiliki program untuk mempercantik jalan dan taman kota. Program tersebut akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PRKP), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP), Dinas Perhubungan, serta sejumlah dinas lainnya.
"Jika target itu tidak tercapai, maka kepala dinas bakal kena sanksi berupa mutasi ke jabatan setingkat, diberhentikan dari jabatannya, atau jabatannya tidak diperpajang dan bahkan bisa diturunkan jabatannya jika kinerjanya kurang dari 76 persen,” ujarnya.
Dalam merealisasikan target pembangunan jangka menengah yang tinggal 3 tahun lagi, Cellica Nurrachadiana mengaku pihaknya tidak bisa bekerja sendiri. Sesuai ketentuan, bupati harus dibantu oleh perangkat daerah, swasta, juga masyarakat. 

Perangkat daerah sebagai pembantu utama bupati, mempunyai peran besar dalam mewujudkan target-target yang dituangkan dalam visi misi dan RPJMD tersebut. "PNS yang telah diberi amanah menjadi pejabat, mulai dari sekretaris daerah dan semua pejabat pimpinan tinggi pratama sampai ke pejabat level terendah harus bahu membahu, bersinergi, dan bekerjasama untuk mewujudkan visi dan misi kami," ucapnya.
Oleh karena itu, semua target yang telah direncanakan sejak awal harus bisa direalisasikan. Jika tidak, sanksi sudah menanti pejabat bersangkutan.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karawang, Asep Aang Rahmatullah mengatakan, kegiatan sosialisasi pengukuran kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama dalam Sakip ini bertujuan untuk  mengevaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama per tahun.
Penilaian, kata Asep Aang, dilakukan berdasarkan sasaran strategis, bukan lagi berdasarkan program kegiatan atau serapan anggaran.
"Sesuai  Perbup Karawang nomor 40 tahun 2018, kepala dinas tidak mencapai target, setelah dievaluasi, maka yang bersangkutan akan terkena sanksi sesuai aturan tersebut,” kata Asep Aang
Sementara waktu itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang Teddy Ruspendi Sutisna ( sekarang stap ahli,red ),mengaku pasrah jika Bupati Cellica Nurrachadiana tidak memperpanjang jabatannya yang akan berakhir Januari 2019 nanti.Sebab,hal itu merupakan hak prerogratif bupati.(11 Desember 2018). 
Menurutnya,bupati tentunya memiliki pertimbangan sendiri apakah akan mengganti atau memperpanjang jabatan Sekda yang saat ini diembannya. Ia pun tidak mungkin meminta jabatannya diperpanjang kepada bupati.
Dijelaskan juga, jabatan dirinya sebagai Sekda akan berakhir Januari 2019. Namun untuk menuju masa pensiun, masih memiliki waktu dua tahun lagi untuk mengabdi sebagai PNS aktif.
"Jika tidak diperpanjang sebagai Sekda,saya siap ditempatkan di mana saja.Staf ahli juga boleh," kata Teddy Ruspendi Sutisna.
Ia mengatakan, yang terpenting bagi dirinya saat ini adalah terus bekerja melayani masyarakat dan mengabdi kepada negara. Dia juga menyatakan tidak mau pusing soal jabatan.
"Jabatan itu amanah yang harus dijalankan sebaik-baiknya. Jadi, jangan dipusingkan apakah akan dipakai lagi atau tidak," ujarnya,
Dan pada salah satu media online di Karawang terkabarkan ,Program 100 hari  kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri. Sejak dilantik Bupati Karawang Cellica Nurrachadianna bulan Juli lalu lalu banyak pihak yang mempertanyakan soal kinerja dirinya selama lebih kurang tiga bulan ini.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Acep mengatakan bagi dirinya bekerja itu tidak mengenal sistem 100 hari.
Namun pengabdian kepada masyarakat. Bekerja meningkatkan kinerja dan membenahi organisasi perangkat daerah agar dapat berjalan lebih baik lagi harus terus dilakukan.
“Saya bekerja, kalau sudah baik maka kita pertahankan, tapi kalau kinerja kita belum baik maka kita benahi dan evaluasi supaya kedepan akan lebih baik lagi,” kata Sekda Acep.
Diungkapkan Sekda Acep, ketegasannya dalam melakukan pembenahan dan evaluasi ditubuh organisasinya bukanlah hal yang mudah.
Pasalnya, tak sedikit Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak terima atau “pundung” karena ia evaluasi kinerjanya dengan keras.
“Coba lihat sekarang ada ASN yang pundung dengan saya karena kinerjanya saya evaluasi dengan keras, Ada itu ada yang pundung,” ungkapnya.
Namun demikian, hal itu bukan kendala bagi dirinya, menurutnya itu adalah hal yang biasa dan ia pun tetap berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan.
Dikatakan Sekda Acep, ASN itu harusnya berpikir semua ketika diajak untuk membangun Karawang dan merubah Karawang menjadi lebih baik lagi. Bukan pundungan.
Berpikir dan harus bisa menyesuaikan, karena ASN adalah abdi negara untuk melayani masyarakat.
“Tidak boleh pundunganlah, ngambekan mereka kan ASN, memang harus di evaluasi, jangan merasa sudah besar, merasa sudah hebat sudah bagus, lalu tidak mau di evaluasi,” tegasnya lagi.
Kedepan ia pun menegaskan akan membuat reward and punishment bagi para ASN dilingkup pemerintahan daerah Kabupaten Karawang.
Dimana ada reward bagi ASN yang berprestasi dan hukuman bagi yang kerjanya tidak bagus.
“Kerja apa saja, kerja pendapatan belanja atau apa saja semua harus jelas, Komitmennya harus jelas termasuk juga saya, sekda jika bekerjanya tidak benar, kinerjanya tidak ada harus sama dan harus dievaluasi,” pungkasnya.(red)

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Write comment

BERITA TERBARU

Back to Top