PELITAKARAWANG.COM- Hasil perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari 752.055 lembar SPPT di Karawang, hanya masuk 36,1 persen sampai awal Oktober lalu. Rendahnya pemasukan PBB setiap tahun, tidak boleh lagi jadi kebiasaan. Bahkan, Anggota Komisi B DPRD Karawang tidak percayai pemasukan rendah tersebut, karena menganggap ada yang main-main soal penagihan.

"Saya gak percaya pemasukan PBB kurang dari 40 persen, coba telusuri dengan hasil pendapatan Iuran Rutin Desa (IRTD) pasti lebih gede, " Kata H Cita, Dewan asal Dapil IV ini kepada pelitakarawang.com, Minggu (20/10). 

Masyarakat sebut Cita, ketika ditagih mayoritas lebih mudah dari pada yang sulitnya. Apalagi memang rutin setiap tahun. Persoalannya, ia curigai, adanya oknum yang masih rangkap Bendahara PBB tapi juga jadi penagih IRTD, sehingga pemasukan ke IRTD di utamakan karena alokasinya jelas untuk desa, sementara PBB yang untuk daerah, di kesampingkan. "Saya pernah jadi Kades, mengalami sulitnya penagihan PBB, tapi kebanyakan masyarakat lebih mudahnya ketimbang yang sulit bayar dan sulit ditemui, makannya saya gak percaya kok pemasukan buat PAD dari PBB ini setiap tahun selalu rendah, " Katanya. 

Ada beberapa faktor mungkin, sebut Cita yang membuat lambatnya pemasukan PBB. Pertama, kalau di kampung selalu beralibi soal masa panen, atau memang petugasnya yang tidak memberikan SPPT tahunan sehingga minim orang bayar. Kemudian, tumpang tindih pembayaran PBB dengan IRTD juga kadang-kadang kurang di fahami masyarakat, karena baik PBB maupun IRTD seringkali di sebut pajak "rotin". Untuk itu, ia berharap DPKAD evaluasi pemasukan setoran PBB yang begitu rendah buat PAD setiap tahun, padahal sebutnya, kemudahan dan fleksibilitas sudah semakin maju, bisa langsung online, melalui jasa bank langsung termasuk bendahara PBB juga sudah kembali diberi honorarium Rp750 ribu. "Jadi kemudahan yang sudah ada, seperti petugas PBB di honor, pembayaran yang sudah bisa online dan langsung ke Bank, bahkan pemberlakuan denda setiap akhir September, tapi tak mendongkrak pemasukan. Ini yang harus kita evaluasi, " Katanya.  (Rdi)