Kamis, Oktober 10, 2019

Dewan Ical Minta Gubernur Evaluasi Perusahaan Tambang di Purwakarta

 

PELITAKARAWANG.COM - Paska tragedi aktivitas tambang yang membuat bangunan sekolah dan rumah rusak di kampung Cihandeuleum, Desa Sukamulya, Kabupaten Purwakarta baru-baru ini, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Gerindra Ihsanudin langsung melakukan investasi lapangan. Wal hasil, aktivitas tambang yang nyaris mengancam nyawa masyarakat setempat itu, perizinannya ternyata langsung dibawah kewenangan Pemprov Jawa Barat.

" Setelah kami investigasi ke lapangan ternyata perizinan penambangan langsung di bawah wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Barat, " Katanya, Kamis (10/10).

Ical menambahkan, dirinya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Karawang dan Purwakarta menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah ini, dan berharap hal ini tidak terjadi kembali di kemudian hari. Tapi, ia sarankan Ridwan Kamil bisa segera melakukan evaluasi terkait perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di Jawa Barat, terutama dalam hal ini PT Mandiri Sejahtera Sentra (PT MSS). Apabila terbukti ada kelalaian, kami minta izin pertambangan perusahaan tersebut dicabut dan berikan sanksi tegas. Sebab, bukan tanpa alasan, karena tragedi kemarin jelas sangat merugikan masyarakat Purwakarta. "Kalau terbukti lalai, izin pertambangan PT MSS di cabut dan berikan sanksi karena sudah merugikan warga kami, "Katanya.

Ical menambahkan, Pemprov Jabar juga ia sarankan agar berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Apalagi, selama ini proyek pertambangan menggunakan bahan peledak yang bisa dipastikan akan berdampak negatif apabila dilakukan tidak sesuai prosedur. Juga kepada warga yang bermukim di sekitar PT MSS dan perusahaan pertambangan lainnya, ia berpesan agar senantiasa berhati-hati dan waspada, serta segera melaporkan apabila terdapat kejanggalan di saat perusahaan beraktivitas."Kepada warga, ayo laporkan jika ada kejanggalan, aktivitas perusahaannya," Pungkasnya. (Rdi)

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Write comment

BERITA TERBARU

LEGISLATIVE KARAWANG

Back to Top