Selasa, Oktober 22, 2019

Pemangkasan Eselon, BKN : Ada 43.000 ASN yang akan Terbuang

 

PELITAKARAWANG.COM - Rencana Presiden  Joko Widodo memangkas pejabat eselon yang disetujui ribuan aparatur sipil Negara (ASN) eselon III dan IV.
Gambar : Ilustrasi

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan ada sekitar 43.000 pejabat eselon III hingga IV yang akan terbuang jika rencana itu direalisasikan.

Kepala Biro Humas BKN, Muhammad Ridwan mengatakan, BKN sangat mendukung rencana Presiden Jokowi yang akan memangkas pejabat eselon di kementerian dan lembaga untuk mendukung dan meningkatkan birokrasi.“Jika efisiensi dapat dicapai, maka setelah diselesaikan akan meningkatkan jumlah eselon yang akan meningkatkan atau meningkatkan efisiensi birokrasi,” kata Muhammad Ridwan, di Kantor Regional I BKN DIY, Senin (21/10/2019).

Dia mengatakan, BKN sampai sekarang belum mendapatkan arahan lebih lanjut, apakah menyediakan petunjuk terkait wacana itu. Namun BKN siap melaksanakannya dalam kapasitas sebagai pembina manajemen. Memperbaiki untuk melakukan penelitian, memperbaiki eselon dan memperbaiki kinerja birokrasi.

Ridwan mengutip, rencana pemangkasan ini dipastikan akan meminta BKN berhadapan dengan sekitar 43.000-an ASN. Mereka yang mewakili pejabat eselon III hingga V yang terancam akan dihilangkan.

Berdasarkan data kepegawaian, pada Juni 2019 jumlah pejabat eselon I di Indonesia ada 575 orang, eselon II ada 9.463 orang. Sedangkan total eselon I sampai dengan eselon V ada 46.000 orang.

"Saya ada tahap, dan saat ini ada kementerian atau lembaga yang sudah menyetujui itu," katanya.

Salah satunya yang telah dilakukan adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Keberadaan pejabat yang ditunjuk dan sedang dibangun Pejabat Fungsional Tertentu (JFT).

Dimungkinkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan menerapkan hal ini. Perampingan juga dapat dilakukan di LIPPI dan sebagainya.

Kemajuan teknologi, kata dia, saat ini mempengaruhi kualitas kerja. Lebih dari sekedar pekerjaan yang bisa dilakukan dengan ponsel dan tidak harus bekerja di kantor. Di mana saja dia dapat menyelesaikan ketugasan yang ada.

“Kita masih menunggu kejelasan ini dari presiden. Kita juga akan mengkaji persetujuan birokrasi, ”katanya.

Dia mengatur untuk melaksanakan kebijakan ini perlu ada peraturan dan dasar hukum yang kuat. Lebih lanjut tentang kebijakan akan mempengaruhi keuangan yang akan diperoleh.

Jabatan struktural selama ini diberikan kompensasi tunjangan jabatan, sementara nilainya ditentukan besar.(Red/Inews.id)

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Write comment

BERITA TERBARU

Back to Top