Rabu, Oktober 23, 2019

Sambangi Pimpinan DPRD, Asosiasi BPD Karawang Tuntut Enam Hal, Ini Hasilnya !

 

PELITAKARAWANG.COM- Pengurus Asosiasi BPD Nasional (ABPednas) Karawang, datangi pimpinan DPRD Karawang, Rabu (23/10). Di terima Wakil Ketua DPRD H Deden Rahmat, organisasi BPD itu menuntut berbagai hal untuk menunjang kapasitas organisasi mitra di desa-desa tersebut, mulai peningkatan honor sampai kendaraan operasional pengurus ABPednas. 


Wakil Ketua DPRD Karawang, H Deden Rachmat mengatakan, pihaknya menerima dan serap aspirasi dari para pengurus organisasi BPD ini. Mereka, diakui Deden berharap, APBD Karawang yang biasa memposkan Alokasi Dana Desa (ADD) bisa di tingkatkan untuk honor BPD dari Rp850 ribu menjadi Rp1,5 juta, sebagaimana kabupaten/kota tetangga lainnya. Tidak itu saja, ABPednas yang di pimpin Bapak Tamjid ini juga berharap, anggaran dari Dana Bagi Hasil (DBH) PDRD yang masuk ke desa-desa bisa di pos kan salah satunya untuk operasional BPD minimal Rp10 juta pertahun. "Soal kesejahteraan, mereka berharap bisa ditingkatkan honornya dari Rp850 ribu menjadi Rp1,5 juta perbulan, dan ada tambahan operasional dari DBH PDRD buat BPD minimal Rp10 juta pertahun, " katanya. 

Deden menambahkan, masih soal kesejahteraan, tuntutan lain dari ABPednas ini adalah, peran serta BPD di minta diperhatikan, utamanya pos anggaran dalam kegiatan Pilkades serentak di semua desa. Disamping, keinginannya mereka soal adanya Pembinaan dan Teknis (Bintek) khusus setiap tahun bagi para anggota BPD. Sehingga, mitra desa ini bisa faham aturan, peran, fungsi dan tugasnya sebagai BPD. "Di Pilkades, mereka minta di anggarkan, juga terbatasnya binteknyang digelar untuk BPD, diminta bisa serentak bergelombang di gelar dan dianggarkan APBD, " Katanya. 

Lebih jauh Deden menambahkan, tuntutan berikutnya adalah organisasi, dimana ABPednas dalam menjalankan tugas keliling Karawang menemui para anggota BPD aksesnya jauh, diharapkan bisa untuk pengadaan kendaraan operasional dari Pemkab. "Mobil operasional buat pengurus, pengadaannya nanti kita pikirkan dan masukan ke Pos anggaran, "Ujarnya. 

Terakhir, sebut Deden, banyaknya pegawai desa yang di cover BPJS, menjadi ketertarikan tersendiri bagi para BPD agar bisa di ikut sertakan pemerintah desa masuk kepesertaan BPJS yang biaya setornya dari Pemkab. Baik itu BPJS ketenagakerjaan, maupun BPJS Kesehatan. "Yang jelas kita menerima tuntutan ini, nanti di kaji dulu dan di serap aspirasi dan semoga bisa terealisasi di anggaran mendatang, "Katanya meyakinkan. (Rdi)


Ini Tuntutan ABPednas Karawang : 

* Kenaikan Honor jadi Rp1,5 Juta
* Operasional DBH buat BPD Rp10 juta
* Kendaraan operasional ABPednas
* Anggarkan Bintek BPD Lebih banyak
* Masukan Kepsertaan BPJS BPD
* Anggarkan Pos BPD dalam Pilkades

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Write comment

BERITA TERBARU

Back to Top