Rabu, Oktober 23, 2019

Warga "Stasion Wadas" Ingin Lahannya Bersertifikat Hak Milik

 

PELITAKARAWANG.COM-Sekitar tahun 1960 Desa Lemahabang menjadi stasiun Kereta Api, khususnya di Dusun Krajan III yang luas lahannya sekitar 2 hektaran milik PJKA. Namun, sejak tahun 1970-1972 alu lalang kereta api di stasion pemberhentian tersebut, sudah tidak beroperasi lagi, sehingga pembuatan kavling-kavling lahan oleh warga dalam dan luar Lemahabang, cukup banyak dan di huni sampai saat ini lebih dari 35 tahun. Lahan milik PJKA itu, menuai harapan dari warga penghuninya, agar bisa di sertifikatkan hak milik. 
Warga Dusun Krajan III RT 18/19 Desa Lemahabang, Wati Setiawati mengatakan, orangtuanya membeli lahan saat itu di atas PJKA 100 meter yang dihargai Rp35 ribu saat itu. Sejak menghuni lahan itu puluhan tahun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) rutin di bayar setiap tahun olehnya. Sempat ada, pihak PJKA baru-baru ini datang, yang kabarnya lahan tersebut mau diberlakukan sistem kontrak tahunan yang nilainya Rp10 ribu permeter. Hanya saja, warga dan dirinya tidak begitu banyak yang tahu, sebab wacana pemberlakuan itu, konon hanya khusus warga di sekitaran Krajan saja, sementara area lainnya tidak di undang. Padahal, warga berharap, lahan PJKA yang sudah di huni puluhan tahun ini bisa ada upaya sertifikasi, betapapun memang alurnya akan panjang dan ribet.
"Keinginan Masyarakat inginkan lahan tersebut jadi hak milik, siap saja kalau berlakukan kredit ke Bank, karena kalau tanah negara yang sudah tidak di fungsikan lagi, harus dikembalikan ke Kementrian atau kas negara, nah itu kita siap, " Ujarnya. 

Warga lainnya, Dadan mengatakan, sempat ada pihak PJKA datang memintai data dan tandatangan surat-surat sepakat sistem kontrak tahunan anehnya, yang di undang hanya satu blok saja, sementara warga di lahan lainnya tidak semua di undang. Karenanya,  dirinya menyerukan warga untuk menolak, karena belum ada kejelasan lebih detail. Apalagi, harapan warga itu adalah di sertifikatkan betapapun alurnya akan panjang dan ribet, bahkan harus kredit atau cash kepada negara sekalipun. "Ada yang khawatir yang datang itu oknum PJKA, sementara di pusatnya tidak demikian, " Katanya. 

Ia sebut, PBB warga yang menghuni lahan PJKA selalu dibayarkan. Padahal, seharusnya, kalau lahan itu milik PJKA, sedari dulu harusnya kewajiban itu dibayarkan oleh PJKA, tapi setiap tahun masyarakatlah yang membayarkan pajak tersebut. Karenanya, semoga ada upaya kedepan sertifikasi lahan PJKA di Lemahabang ini. "PBB dibayar setiap tahun oleh warga, jadi kedepan seharusnya ada wacana sertifikasi lahannya, " Katanya. 

Kepala Desa Lemahabang, Didin Alayudin mengatakan, memang sempat ada orang dari PJKA saat pemerintahan desa di pimpin Kades Rusli Sumawinata yang datang dan mengundang warga. Namun, saat itu, dirinya belum tahu detail urusan dan maksudnya. Kemudian soal sertifikasi lahan PJKA ini, rasa-rasanya sangat sulit dilakukan, kecuali memang ada kebijakan khusus dari Pemerintah pusat soal pengelolaan lahan negara yang sudah tidak di fungsikan hampir 50 tahunan itu. "Kalau sertifikat hak milik, ini akan sulit, panjang dan lama prosesnya, " Katanya. (Rdi)

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Write comment

BERITA TERBARU

Back to Top