Kamis, November 21, 2019

Guru Karawang : Sesudah Finger Print, Terbitlah Bisnis Token

 

PELITAKARAWANG.COM - Daftar Hadir Guru dan Tenaga Kependidikan (DHGTK) yang biasa langsung ke Dapodik Kementrian Pendidikan (Kemendikbud) laporannya, harus di swastanisasi melalui Finger Print produk milik perusahaan Geisha. Alih-alih bisa mempercepat link DHGTK, para guru dan Kepala SD di Karawang, malahan di kejutkan dengan pembayaran token dan internet yang besarannya mencapai Rp300 - 500 ribuan per triwulan. Selain dianggap banyak tangan, keberadaan finger print ini juga, di sebut salah satu penyumbat pencairan sertifikasi guru yang berulangkali miss validasi. 


"Saat promo katanya sudah beli alatnya saja, tapi ternyata kalau mau nge Link, harus pakai token dan internet. Kami sebulan harus merogoh Rp850 ribuan setiap tiga bulan. Kan jadi boros. " keluh Kepala SDN Pasirukem 1 Kecamatan Cilamaya Kulon, Kusna S.pd kepada pelitakarawang.com, Kamis (21/11).

Keheranan juga di ungkapkan mantan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Cilamaya Kulon, Nur Syahroni S.pd. menurutnya, koneksi ke Kementrian melalui DHGTK sebenarnya sudah lancar dan baik, tapi kenapa harus memakai jasa swasta seperti Finger Print ini. Jadi, sejak keberadaan finger print yang rata-rata bermerk Geisha ini, seolah-olah swasta minta jasa ke Kemendikbud untuk me Link kan DDHGTK Guru. "DHGTK sudah ke Dapodik, jadi seolah ada swasta yang meminta jasa nge link kan itu, tambah ribet, "Kayanya.

Ketua PGRI Cabang Cilamaya Kulon, Hasan S.pd mengatakan, guru dan kepsek sebenarnya sudah biasa dengan DHGTK karena merupakan aplikasi manual Dapodik. Tapi muncul kewajiban finger print, di kira banyak guru dan kepsek, setelah pasang dengan biaya jasa, sudah tidak ada lagi biaya apapun. Tapi ternyata, ketika paska pakai, harus bayar bulanan agar bisa mengkoneksikam ke Dapodik, yaitu biaya token dan biaya internet yang besarannya sekitar Rp300 ribuan pertriwulan. Betapapun bisa di alokasikan dari biaya jasa Bos reguler, tapi yang jadi pertanyaan justru kenapa harus ke swasta, padahal Kementrian sudah ada Dapodik untuk DHGTK ini. "Harusnya di komparasi dulu dengan Kabupaten/kota lainnya, sama gak seperti di Karawang ini, " Pungkasnya. (Rud)

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Write comment

BERITA TERBARU

Back to Top