Jumat, November 29, 2019

Ini Dasar BKPSDM Jatuhkan Sanksi Disiplin "Sedang" Bagi ASN Karawang

 

PELITAKARAWANG.COM- Menyikapi maraknya pemberitaan terkait pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu legislatif tahun 2019 oleh salah seorang pejabat struktural di Kabupaten Karawang, serta proses tindaklanjutnya, BKPSDM berikan penjelasan atas laporan Kajian dugaan pelanggaran netralitas ASN dari Bawaslu Karawang  kepada Komite ASN sebagaimana tertuang dalam Surat nomor : 04/TM/PL/Kab.Karawang/13.19/IV/2019, dalam hal ini KASN telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Nomor : R. 2286/KASN/7/2019 tanggal 15 Juli 2019 Perihal rekomendasi atas pelanggaran Netralitas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. 
Surat dari KASN tersebut di terima oleh Bagian Administrasi Setda Kabupaten Karawang pada tanggal 24 Juli 2019 untuk selanjutnya sesuai prosedur yang berlaku, surat dilanjutkan kepada Pimpinan dan diterima oleh staf bupati pada tanggal yang sama dan diserahkan kepada pimpinan. 

Kepala BKPSDM Karawang Asep Aang Rahmatullah mengatakan, mengingat belum ada tindak lanjut terhadap surat dari KASN dimaksud, KASN kembali mengirimkan surat Nomor :B-2576/KASN/8/2018 tanggal 7 Agustus 2018 Perihal surat Penegasan atas tindak lanjut rekomendasi pelanggaran netralitas ASN yang diterima oleh Bagian Administrasi Setda pada tanggal 23 Agustus 2019. Setelah dua kali melayangkan surat, sebutnya, belum juga ditindaklanjuti, sehingga KASN kembali melayangkan surat ketiga dengan nomor B-3990/KASN/2019 tanggal 20 Nopember 2019 Periihal, Permohonan bantuan untuk klarifikasi yang disampaikan melalui media Whatsap dan diterima oleh salah seorang staf BKPSDM pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2019 Pukul 18.09 WIB untuk selanjutnya, isi WA tersebut disampaikan kepada kepala BKPSDM. "Atas laporan staf tersebut, Kepala BKPSDM mengintruksikan agar Surat yang diterima melalui WA di Cetak dan disampaikan kepada Staf Bupati, dan diterima oleh staf bupati keesokan harinya, " Katanya.


Perlu kami informasikan sambung Aang, walaupun KASN telah mengirimkan 2 Surat terdahulu (Bulan Juli dan Agustus)  akan tetapi BKPSDM tidak pernah menerimanya, mengingat dalam kedua surat tersebut tidak terdapat tembusan kepada BKPSDM. Setelah menerima surat ketiga Kepala BKPSDM segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan melaporkannya kepada Pimpinan. Di sisi lain, KASN juga menugaskan perwakilannya untuk melakukan konfirmasi kepada BKPSDM terkait belum adanya tindak lanjut terhadap kedua surat KASN terdahulu.

Perwakilan KASN diterima langsung oleh dirinya pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 pukul 10.00 Wib, hingga selesai dan pada saat itu pihaknya dari BKPSDM menjelaskan, kenapa pihak BKPSDM belum menindaklanjutinya?dikarenakan tidak pernah menerima surat dan/atau petunjuk pimpinan terkait pelanggaran netralitas ASN. bahkan, pihaknya menyarankan kepada perwakilan KASN agar setiap surat yang disampaikan kepada pimpinan, ditembuskan kepada perangkat daerah teknisnya. Walapun demikian, sambungnya, pihak BKPSDM segera memproses penerbitan Keputusan Penjatuhan Hukuman disiplinnya sesuai rekomendasi KASN yakni “Hukuman Disiplin Tingkat Sedang” berupa Penundaan Kenaikan Gaji berkala selama satu tahun sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Karawang Nomor 800/Kep.7653/BKPSDM/2019 tanggal 25 Nopember 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun. "SK tersebut telah diserahkan kepada perwakilan KASN pada hari selasa tanggal 26 Nopember 2019 pada saat melakukan konfirmasi tersebut di atas, " Pungkasnya. (Rud/Rls)

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Write comment

BERITA TERBARU

Back to Top