Kamis, Januari 16, 2020

Tutupi Kekurangan, Panitia Pastikan Tidak Ada Pungli di Pilkades Pagadungan

 

PELITAKARAWANG.COM - BPD, PJs Kades dan Panitia Pilkades Pagadungan Kecamatan, sempat di hempas isu pungli Calon Kades Rp41 juta perorang. Angka banderolan selangit itu, di bantah keras panitia, BPD dan juga Pjs Kades setempat. 

"Kita memang kekurangan anggaran sampai Rp123 juta untuk mewujudkan Pilkades yang optimal, itu disampaikan pada para tokoh, perangkat desa, BPD, LPM termasuk calon kades, tapi sama sekali tidak ada gelagat dan membanderol apalagi pungli pada calon Kades. Kita hanya menawarkan solusi bagaimana menutupi kekurangannya, " Kata Panitia Pilkades Pagadungan, H Andang Hermawan kepada pelitakarawang.com, Kamis (16/1). 

Adapun pihak ketiga yang hendak membantu, panitia terbuka dari siapapun latar belakangnya. Termasuk calon kades, juga pihaknya terbuka. Sebab, kerelaan memberi atau tidak untuk pelaksanaan Pilkades pada panitia, di pastikan tidak ada istilah sanksi diskualifikasi bagi calon kades. Yang tidak mengenakan, adalah tudingan bahwa panitia membanderol, itu sangat fatal dan tidak benar. Sebab, dengan angfaran di Pemkab Rp64 juta dan APBDes, Pilkades tetap bisa berjalan betapapun dengan fasilitas yang akan serba efisien. "Tidak ada banderol-banderolan. Kita hanya menawarkan kekurangan agar bisa dibantu, siapapun pihak ketiga, tidak harus calon, yang hendak ikut membantu, kami terbuka, " Katanya.

Sementara itu, di konfirmasi ulang, Calon Kades Nomor Urut 3 Desa Pagadungan, Ros Rosyana Yulanda mengatakan, dirinya tegaskan tidak pernah menyebut bahwa BPD, Pjs Kades dan Panitia melakukan pungutan liar seperti yang diberitakan, lagi pula ketua panitia dan BPD semuanya adalah Orangtua yang ia hormati. Soal musyawarah, namanya juga sesama calon saling bertukar informasi besaran untuk membantu kekurangan panitia, karena ia sadar betul bahwa kekurangan dari hasil orat-oret panitia mencapai Rp123 jutaan. Sehingga, Ia hanya menyanggupi membantu Pilkades ini Rp1 juta saja, betapapun calon lain lebih dari itu. Lagi pula, membantu meringankan beban kinerja panitia ini, sifatnya bagi masyarakat dan calon bukanlah hal wajib karena sifatnya sumbangan sukarela, dan tidak ada hubungannya dengan sanksi diskualifikasi bagi calon, betapapun nominal yang diberikannya. "Saya ya bicara apa adanya, kalau saya hanya menyanggupi untuk membantu Rp1 juta saja, kalau yang lain lebih dari itu silahkan. Karena, berapapun bantuan tidak ada hubungannya dengan diskualifikasi pencalonan, karena sifatnya sukarela, " Ujarnya. 

Ketua BPD Pagadungan, Dede Rukmana mengatakan, Sebagai penyelanggara di desa, BPD inginkan hajat berjalan optimal, utamanya dalam mensupport kinerja panitia Pilkades. Kemudian, terkait anggaran Pilkades, memang sumber utmanya adalah dari APBD yang nominalnya Rp 64 juta ditambah dengan sumber lain seperti APBDes yang didapati dari PADes, itu diatur teknisnya  tidak sembarangan karena sesuai Perda Nomor 4 tahun 2019. Salah satu poinnya, adalah sumbangan pihak ke 3 yang tidak mengikat untuk menutupi kekurangannya, itu di musyawarahkan bersama, baik dengan Pjs Kades, BPD, Perangkat Desa, Tokoh dan termasuk calon Kades. Pihaknya, tidak meminta sumbangan, tetapi sebatas menawarkan kiranya bisa guyub membantu suksesi Pilkades, berapapun tanpa ada keharusan alias wajib, apalagi membanderol dengan istilah Pungli. Sehingga tawaran ini sebutnya, memunculkan ragam pendapat, ada yang mengarah pada aset desa, maupun bantuan dari calon kades. Tapi, ia tegaskan bahwa selama musyawarah tidak ada kata-kata pungli dan pemaksaan, sebab, menutupi kekurangan betapapun yang disumbang calon, sama sekali tidak ada korelasi dengan diskualifikasinya calon. Karenanya, ia berharap prioritas utama kalau mencukupi dan memungkinkan, memang mengandalkan aset desa yang ada. "Menawarkan pendapat, bukan berarti memaksa. Sebab, ini sifatnya tidak harus alias tidak wajib, " Pungkasnya. (Rud)

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Write comment

BERITA TERBARU

Back to Top