KABAR PILKADA

ABPednas Minta Jatah Alokasi Dana Pilkades 2021 Buat BPD

PELITAKARAWANG.COM
19/02/20, 13:34 WIB Last Updated 2020-02-19T06:34:07Z
PELITAKARAWANG.COM- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang paling bertanggungjawab atas hajat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Namun, paska menunjuk tim teknis sebagai pelaksana penyelenggaraan melalui Panitia sebelas, perannya terkesan lepas begitu saja. Menyusul, milyaran anggaran yang banderol dari APBD untuk Pilkades, tidak ada klausul satupun pos anggaran untuk para anggota BPD. Atas dasar itu, Asosiasi BPD Nasional (ABPednas) Karawang, mengusulkan agar pelaksanan Pilkades serentak di tahun 2020 mendatang, Pemkab bisa memposkan anggaran khusus bagi BPD sebagai pihak yang memiliki hajatan Pilkades. 


"Pilkades serentak tahun 2020 mendatang, jumlahnya sampai 177 desa. Kerawanan mengurusi Pilkades yang banyak itu sangat berpotensi melelahkan. Sementara, BPD sebagai yang di tokohkan yang memiliki hajat, justru tidak di anggarkan. Kita minta tahun depan, harus ada betapapun nominalnya tidak besar, " Pinta Pengurus ABPednas Karawang, Kardi. 

Menyikapi itu, Anggota DPRD Karawang yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat, H Budianto SH mengakui, bahwa penyelenggaraan Pilkades itu ditanggung biayanya oleh Pemkab, sementara besaran yang diberikan apakah cukup ketika satu orang hak pilih dihargai Rp5,5 ribu perjiwa? Padahal, sebutnya, hasil study banding di Bandung Barat, disana hak pilih sudah dihargai Rp15 ribu perjiwa, bahkan akan dinaikan menjadi Rp25 ribu. Karawang, sebut Budi, dengan APBD Rp4,5 Triliun, seharusnya juga bisa meningkatkan jumlah anggaran Pilkades. Sebab, panitia dan pemerintah desa, ikut-ikutan pusing mencari tambahan anggaran. Yang lebih parah, sebut Budi, ada calon kades yang sudah mengikat aset-aset desa seperti sawah jelang Pilkades. "Jangankan BPD, kadang Kades dan Pengamanan juga minta ada alokasinya di Pilkades. Kita kecil dibanding Bandung Barat, " Ujarnya. ( Rdi)
Komentar

Tampilkan

Terkini