Selasa, Februari 11, 2020

Reses Dewan, TKSK Tagih Realisasi Program BLK Tiap Kecamatan

 

PELITAKARAWANG.COM- Mengurangi angka pengangguran, Pemkab Karawang dianggap masih kurang berpihak pada masyarakat. Program-program pra kerja seperti Balai Latihan Kerja (BLK) masih seringkali di pusatkan di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan sekolah tertentu. Sementara, pembentukan BLK di tiap-tiap kantor Kecamatan, masih nihil realisasinya. Hal itu, di kemukakan Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Cilamaya Kulon, Badrudin, Selasa (11/2). 


"Mengapa tidak Pemerintah itu hadir sowan langsung di tengah masyarakat, bikin BLK tiap desa dan kecamatan, jangan hanya di giring semua ke Disnaker yang bagi orang pesisir itu jauh, " Katanya.

Badrudin menambahkan, kalau pemerintah ingin mengentaskan kemiskinan, maka sasaran untuk mensejahterakan masyarakat miskin itu harus jitu. Kalaupun ada bantuan semisal Program Keluarga Harapan (PKH) maupun program lain, itu hanya sebatas simbolis seremonial saja. Ia sarankan, agar serapan tenaga kerja itu, adalah dari mereka anak-anak warga miskinnya yang di berikan porsi bisa kerja. Karena, ia kadang merasa, orang kaya yang justru bisa kerja, karena memang harus ada uang ketika masuk dunia kerja di perusahaan, sementara orang miskin, dari mana kesempatan itu bisa di dapat. "Kita minta solusi, bisa enggak porsi buat orang miskin diterima kerja itu di buatkan aturan, " Katanya disela-sela Reses Anggota DPRD Karawang di Desa Langgensari Kecamatan Cilamaya Kulon, Selasa (11/2).

Menyikapi itu, Anggota Komisi II DPRD Karawang Ir Teddy Luthfiana mengatakan, sebenarnya Perda Ketenagakerjaan sempat dibuat dengan Nomor 1 tahun 2011 lalu di era Dadang S Muchktar dimana klausul salah satunya adalah 60 persen tiap perusahaan wajib mempekerjakan orang Karawang. Namun, aturan itu bertentangan dan di tolak pemerintah pusat, karena sebagaimana UU, seluruh warga Indonesia berhak atas pekerjaan. Karena tidak jalan, maka Pemkab berupaya sebatas permintaan setiap kali perusahaan hendak berdiri di Karawang, yaitu izin diberikan kalau bisa mempekerjakan orang Karawang. Namun, namanya hanya permintaan, kadang digubris kadang tidak saat pelaksaanaannya. Bahkan, akibat UMK tertinggi se Indonesia, banyak perusahaan tekstil yang relokasi ke Kabupaten Tetangga. "Disisi lain kita ingin sejahterakan buruh, tapi di lain sisi perusahaan juga tidak mau merugi, " Katanya. 

Sempat, sebut Teddy ia pertanyakan alasan perusahaan jarang serap tenaga kerja lokal, alasan mereka karena SDM masih kurang mumpuni, karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja terampil. Karenanya, dibuatkan BLK di Disnaker, ternyata itu saja tidak cukup, karena optimalisasi nya lebih ideal seperti dulu, dimana desa dan kecamatan harusnya memang dijadikan tempat BLK baik keterampilan bengkel, pemesinan maupun konveksi, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke Karawang Kota. "BLK pernah dibuat di desa-desa dan kecamatan, tapi gak tahu kenapa sekarang tidak dilakukan lagi. Nanti kita siap tindaklanjuti ini, " Tutupnya. (Rud)

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Write comment

BERITA TERBARU

Back to Top