PELITAKARAWANG.COM-.Waki Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti mendorong agar pemerintah menggunakan kekuatan anggaran dari semua sektor untuk menangani penyebaran virus Corona (Covid-19), termasuk juga dengan memanfaatkan saluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN.
 
“Dana kan banyak, tidak hanya infrastruktur. Bisa juga menggunakan dana-dana CSR BUMN dan penggalangan dari perusahaan-perusahaan swasta besar yang ada di Indonesia. Bahkan, anggaran proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, atau serta melakukan efisiensi anggaran kunker serta rapat atau seremonial untuk penanganan dan dampak wabah itu,” ujar Novita Wijayanti, Minggu (22/3/2020).

Novita yang juga merupakan Anggota Komisi V DPR RI itu mengungkapkan, dana-dana hasil efisiensi alokasi anggaran tersebut bisa digunakan untuk berbagai bantuan ke seluruh lapisan masyarakat. Seperti, pengadaan masker, pembagian Vitamin C dan penyemprotan Cairan Disinfektan dan lainnya. Ia menegaskan, penyemprotan Disinfektan jangan hanya dilakukan di kantor-kantor pemerintah saja, namun juga harus dilakukan di semua rumah dan seluruh fasilitas publik seperti jalanan, pasar dan fasilitas umum lainnya tanpa terkecuali.

Di tengah kondisi saat ini sangatlah penting melakukan upaya pencegahan. Anggaran yang diperlukan tidaklah sedikit, karena akan membiayai infrastruktur kesehatan, alat kesehatan dan sebagainya. Untuk itu, Novita menyarankan agar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk terus bersinergi. “Iya, penanganan Covid-19 ini kan harus bersinergi dengan Pemprov dan Pemkab,” saran politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Selain itu, Novita meminta masyarakat untuk mengikuti imbauan protokol keseharan penanganan Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah. Khususnya, bagi para pekerja dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sementara waktu mendapatkan kebijakan Work From Home (WFH) dengan tidak memanfaatkan sebagai momen liburan. Ia juga mengimbau agar pemerintah juga memikirkan solusi untuk masyarakat yang berpenghasilan harian dalam menghadapi kondisi saat-saat ini.

“Bagi masyarakat yang sementara ini mendapatkan kebijakan Work From Home atau bekerja dari rumah itu bukan berarti kesempatan untuk pergi liburan dan kegiatan lainnya yang justru beresiko tinggi memperluas penyebaran virus Covid-19 yang sedang menjadi pandemi bencana nasional. Pemerintah pun juga harus memikirkan bagaimana solusi untuk masyarakat yang berpenghasilan harian dalam menghadapi kondisi saat ini,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah VIII yang meliputi Banyumas-Cilacap itu.***ts