PELITAKARAWANG.COM-Kabupaten Karawang menempati peringkat satu tingkat kerawanan pemilu di Jawa Barat.Ini berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2020 yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.


Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Karawang Charles Silalahi mengatakan, dari delapan kabupaten/kota di Jabar yang menggelar pilkada 2020, tingkat kerawanan Karawang tertinggi dengan skor 63,77 pada level 5."Kita teratas, agak sungkan saya bilang (tingkat kerawanan) rangking satu," kata Charles di sela pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Swissbelinn Karawang, Sabtu (29/2/2020).

Berdasarkan IKP, Karawang juga menempati urutan 16 dari 270 kabupaten/kota di Indonesia dan posisi ketiga di Pulau Jawa.Penentuan IKP tersebut, kata dia, berdasarkan rekam jejak pemilu 2019.IKP terbagi menjadi empat dimensi. Pertama dimensi konteks sosial dan politik (KSP). Dimensi ini terdiri dari keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, serta relasi kuasa di tingkat lokal. Skornya sebanyak 67.02.Kedua dimensi pemilu yang bebas dan adil yang terdiri dari hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu. Pada dimensi ini Karawang memiliki skor 51,97.Ketiga dimensi kontestasi terdiri dari hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon.Skor IKP Karawang pada dimensi ini sebanyak 67, 40.Keempat dimensi partisipasi terdiri dari partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik. Karawang memiliki skor pada dimensi ini 74,81.Untuk memaksimalkan pencegahan terhdap potensi kerawanan tersebut, Bawaslu Karawang bakal menyusun strategi.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai instansi yang tergabung dalam Desk Pilkada Kabupaten Karawang."Kami akan maksimal dalam melakukan pengawasan," kata dia.Apalagi, kata Charles, dengan beminatnya kedua petahana Cellica Nurrachadiana dan Ahmad Zamakhsyari atau Jimmy maju di Pilkada 2020, justru akan memudahkan pihaknya melakukan pengawasan. Salah satunya soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)."Dalam setiap tahapan (pilkada) kami akan maksimal (melakukan pengawasan). Kami rekam semua jejaknya, dalam arti apakah penyelenggara betul-betul menjalankan sesuai dengan tahapan," katanya.

Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Idham Holik mengatakan, pihaknya akan menjadikan IKP tersebut sebagai Early Warning System (EWS) atau peringatan dini dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2020.Meski begitu, Idham mengaku optimistis kerawanan tersebut dapat diantisipasi."Saya yakin ini. Sebagai orang lahir di Karawang, saya tahu betul karakter masyarakat Karawang yang menjunjung tinggi toleransi, menghargai perbedaan dan kerukunan," kata Idham dalam sabutan pelantikan PPK di Karawang.

Berangkat dari hal itu, Idham meminta seluruh PPK yang dilantik dapat menujukkan integritasnya dalam penyelengaraan pesta demokrasi lima tahunan ittu."Bekerjalah on the track. Kalau penyelengaranya berintegritas, amanah, (kerawanan) akan dapat dikendalikan dengan baik," imbau Idham.


Idham juga berharap penyelenggaraan pemilu di Karawang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebagai tanggung jawab dalam penggunaan anggaran.
"Langkahnya dengan menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu dan tepat aturan," katanya***Kompas