PELITAKARAWANG.COM-.Pemerintah daerah (pemda) diwajibkan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19).Segala keputusan harus disampaikan terlebih dahulu kepada tim bentukan Presiden Joko Widodo itu.
 Kepala BNPB Letjen Doni Monardo memberikan penghargaan kepada Medcom.id. Foto: Medcom.id/Zaenal Arifin
"Kebijakan daerah terkait covid-19 harus dikonsultasikan kepada pemerintah pusat melalui Gugus Tugas," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jalan Pramuka, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, Senin, 16 Maret 2020.

Kepala BNPB itu menekankan penetapan protokol penanganan covid-19 harus mencakup beberapa aspek, yakni pencegahan, respons, dan pemulihan. Pemda dapat mengambil kebijakan menjaga jarak (social distancing) seperti yang dianjurkan Presiden.

Doni memaparkan social distancingmeliputi pengaturan kegiatan belajar,beribadah, berkumpul, hingga pembatasan kegiatan kerja. Namun, kebijakan ini harus memperhatikan situasi di masing-masing wilayah.

Pemda juga diminta memperkuat fasilitas kesehatan mulai dari rumah sakit, puskesmas, hingga laboratorium. Selain itu, pemda wajib merangkul akademisi, dunia usaha, komunitas, media, sampai perangkat desa sehingga kebijakan mudah dilaksanakan.

Doni mengharapkan pemda membentuk gugus tugas penanganan covid di wilayah masing-masing.Penanganan virus korona pun harus memperhatikan akuntabilitas dan transparansi."Pemerintah daerah wajib memperhatikan keselamatan masyarakat," ujar Doni.

Sebelumnya terkabarkan pasien terjangkit virus korona (covid-19) di Tanah Air bertambah 17 orang. Total pasien positif korona per Senin, 16 Maret 2020, menjadi 134 orang.

"Terakhir, data yang diperiksa hari ini, ada penambahan kasus, sebanyak 17 kasus terkonfirmasi positif," kata juru bicara wakil pemerintah untuk penanganan kasus korona Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso.

Menurut Yurianto, 17 orang positif korona tersebar di sejumlah daerah. Paling banyak pasien berasal dari DKI Jakarta.

"Rinciannya berasal Provinsi Jawa Barat 1 orang, Provinsi Banten 1, Provinsi Jawa Tengah 1 orang, dan Provinsi DKI Jakarta 14 orang," kata Yurianto.

ilustrasi :foto Wawancara dengan Gubernur Jabar

Warga diminta tenang dan tidak panik menghadapi masa pandemi korona. Pemerintah, kata Yurianto, berupaya keras mencegah penyebaran korona meluas.

"Tidak mungkin persoalan ini diselesaikan dengan kepanikan," tegasnya.

Total pasien positif korona di Indonesia menjadi 134 orang. Rinciannya, meninggal lima orang dan sembuh delapan orang.***medcom