Jaring-Jaring Pengaman di Masa Pembatasan " Bansos & Corona"

Jaring-Jaring Pengaman di Masa Pembatasan " Bansos & Corona"

PELITAKARAWANG.COM
Wednesday, April 15, 2020

Ketika mengumumkan akan berlakunya kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jawa Barat, dan secara ketat akan diberlakukan di Kota Bogor, Depok, Bekasi per 15 April, Gubenur Ridwan Kamil merasa perlu menyebut bantuan-bantuan khusus dari pemerintah. Tujuannya, untuk membantu masyarakat bertahan di tengah guncangan ekonomi akibat wabah Covid-19 itu.
‘’Ada tujuh program bansos yang diberikan kepada masyarakat,’’ kata Ridwan Kamil. Pertama, bantuan reguler PKH (Program Keluarga Harapan). Kedua, kartu reguler sembako, dulu disebut program Beras Sejahtera (Rastra). Ketiga, kartu prakerja yang dirilis April  ini  untuk 5,6 juta pencari kerja (termasuk  korban PHK). Keempat, bansos  khusus seperti yang telah dibagikan di DKI, nilainya Rp600 ribu per bulan.
Yang kelima, ialah bantuan sosial di desa. Nilainya Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, untuk 10 juta keluarga secara nasional. Dananya sekitar Rp21 triliun dari realokasi dana desa. Yang keenam  dana sosial dari Pemprov Jawa Barat. Nilainya Rp500 ribu per bulan untuk empat bulan. “Kalau kurang masih ada bantuan dari pemerintah kota dan kabupaten,’’ kata Emil, panggilan karib Ridwan Kamil, di Bandung (12/4/2020). Emil tidak bisa menyebut nilai nominal bantuan ketujuh itu, karena tergantung kemampuan pemkab dan pemkot masing-masing. Yang pasti, bansos satu hingga lima dananya dari APBN sepenuhnya.
Distribusinya, menurut Emil, mengacu ke Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Emil sudah berpesan DTKS yang berbasis data dari RT dan RW itu terus di-update dengan memasukkan nama perantau atau pekerja migran meski tak  ber-KTP setempat. ‘’Mereka disamakan haknya,’’ kata Emil. Bantuan dari pemprov dan pemkab/pemkot disalurkan, antara lain, untuk mengantisipasi kebutuhan kelompok rentan (termasuk pekerja migran) yang terseret menjadi miskin akibat wabah itu.
Bantuan khusus dari pemprov dan pemkab itu yang didistribusikan ke kelompok rentan yang belum masuk ke DTKS termasuk perantau atau pekerja migran, yang oleh Emil dimbau tidak mudik selama masa pandemi. Terutama mereka yang tinggal di Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Bekasi. Ada kekuatiran, pekerja migran di Jabodetabek pulang kampung sambil menenteng virus secara tak sengaja. Maklum, 70 persen kasus infeksi Covid-19 terjadi di Jabodetabek.

Secara keseluruhan, pemerintah telah mengalokasikan lebih dari Rp405 triliun untuk menggelar program penanggulangan wabah Covid-19. Alokasinya, untuk anggaran  kesehatan langsung Rp75 triliun, untuk pemulihan ekonomi Rp150 triliun, stimulus pajak Rp70 triliun, dan Rp110 triliun lainnya untuk bantuan sosial dalam format jaring pengaman sosial (social safety net).
Di luar bantuan di atas, ada pula subsidi listrik bagi pelanggan kelas 450 watt dan 900 watt. Jumlah penerima manfaat kartu sembako akan dinaikkan dari 15,2 juta ke 20 juta. Penerima manfaat PKH dinaikkan dari 9,2 juta ke 10 juta. Bantuan reguler Kartu Indonesia sehat (bantuan iuran BPJS) jalan terus, begitu halnya Kartu Indonesia Pintar.
Pemerintah pun berniat meningkatkan program padat karya tunai, terutama dari Kementerian PUPR dan Kementerian Desa. Targetnya ialah memberdayakan tenaga kerja setempat. Sasarannya adalah membangun sarana sanitasi dan utilitas umum di kawasan kumuh, renovasi rumah tidak layak huni, pembangunan irigasi, saluran air bersih dan sejenisnya. Anggaran yang disediakan Rp16,9 triliun. Yang akan berada di depan adalah Kementerian PUPR dan Kementerian Desa.
Pengerahan dana besar itu dimaksudkan, yang pertama tentu menanggulangi wabah virus penyebab Covid-19, memberikan jaring pengaman sosial (social safety net), dan menopang gerak ekonomi yang sedang melambat. Dengan strategi tersebut, meski dilanda badai pandemi, sektor ekonomi masih tumbuh dan situasi sosial politik terjaga stabil.
Bank Dunia memperkirakan, dengan realokasi anggaran itu, belanja pemerintah bisa tumbuh lima persen. Kondisi ini diperlukan di tengah kondisi yang diperkirakan investasi dan konsumsi swasta yang tumbuh di angka sekitar 2 persen.
Pengemudi ojol seperti Mardi berharap badai Covid-19 tak terlalu lama. Ia ingin kereta komuter berjalan normal kembali, pasar, mal, sekolah, dan kampus pun kembali terisi, biar dia kembali mendengar dering orderan yang bertubi-tubi.****