Hampir pasti pada 15 Juni ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memulai tahapan Pilkada Serentak 2020. Verifikasi faktual dan pendaftaran calon perseorangan akan menjadi agenda awal tahapan.
 
Merujuk pada dua agenda awal ini, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan KPU lebih membutuhkan bantuan alat pelindung diri (APD) daripada uang. APD dibutuhkan agar petugas terlindungi saat melakukan verifikasi.
 
"Kalau misal diberi uang, kami tak punya kesempatan lagi untuk membeli atau melelang barang yang dibutuhkan," kata Arief dalam dialog webinar dengan Metro TV, Rabu, 10 Juni 2020.



Jika pun akhirnya pemerintah menyanggupi penyaluran APD, Arief meminta ada perlakuan khusus. Permintaan ini dilakukan sebagai antisipasi agar tidak timbul masalah di kemudian hari.
 
"Agar kami juga punya kecepatan untuk bisa menyelenggarakan tahapan," ujar dia.
 
Hingga hari ini, KPU belum juga mendapatkan dana tambahan dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan tahapan. Arief mengatakan KPU akan menunggu hingga 15 Juni.
 
"Kalau tak tersedia anggaran hingga 15 juni, kami belum tahu respons kita akan seperti apa. Besok akan dibahas bersama DPR dan pemerintah," kata Arief.
 
Arief membocorkan KPU memiliki tiga opsi jika anggaran tak kunjung mengucur tepat di hari pertama tahapan pilkada. Opsi-opsi ini akan dibeberkan pada rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR besok.
 
"Saya belum dapat membeberkan sekarang, lebih baik besok saja," kata dia.



Sebelumnya, peneliti Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby, meminta KPU tak khawatir dengan pengadaan APD. Ia yakin Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bisa menyanggupi permintaan itu.
 
"Ketersediaan masker itu disiapkan saja oleh gugus tugas yang sudah menjalankan tugasnya dalam proses penanggulangan covid-19,” kata Alwan, kepada Medcom.id, Jumat, 5 Juni 2020.
 
Alwan menilai KPU tak perlu dipusingkan soal penyediaan APD. KPU memiliki tugas penting membuat peraturan teknis dan pelaksaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.**