Ketua Karang Taruna Kabupaten Karawang Membantah Tudingan Wakil Bupati,Ini Pernyataannya

KARAWANG-PEKA-.Sebelumnya telah dipostingkan pemberitaan, yang mengabarkan adanya tudingan telak dari Wakil Bupati kepada oknum Karang Taruna Kabupaten Karawang yang menjadi calo Pencaker,akhirnya di tanggapi serius oleh H Oma Miharja.(26/10/2016).

Melalui rilisnya yang diterima PEKA,pada hari Selasa,tanggal 25/10/2016,Ketua Karang Taruna Kabupaten Karawang H Oma Miharja, membantahnya:

,"Wahai Wakil Bupati, bapak Ahmad Jamaksari (Jimmy),terkait pemberitaan di media,soal eksistensi kami,perlu si sampaikannya.


Pertama,ucapan terimakasih atas perhatiannya kepada kami,ini terbukti agresifnya bapak mengomentari kegiatan Karang Taruna Kabupaten,namun perlu juga bapak ketahui bahwa kegiatan kami selaku Karang taruna tidak melakukan kegiatan ilegal atau melanggar hukum, kami bukan pemuda penjahat.Sebagai pemuda,kami ingin berkiprah,berbuat dengan kreatifitas yang kami miliki,kami butuh aktualisasi diri dan ikut dalam proses pembangunan di Kabupaten Karawang.Sumber daya kami sebagai pemuda adalah kreatifitas, berfikir dan bekerja.Untuk itu,kami membangun komunikasi dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Karawang,sebagai salah satu pilar pembangunan daerah di Karawang.Kami sadar bahwa Wakil bupati masih memiliki tugas dan tanggungjawab serta pekerjaan yang lebih besar dan lebih penting daripada harus mengurusi kami.Biarlah kami urus diri sendiri dengan cara mandiri.

Kedua,ketua Karang Taruna hanya menjalankan tugas sebagai fasilitator dan koordinasi jejaring lapangan kerja kaum muda Kabupaten Karawang, dan ini tertuang dalam keputusan Bupati Nomor : 147.05/Kep.356-HUK/2016.Dalam hal ini jelas diatur dalam keputusan Bupati, salah satunya Ketua Karang Taruna sebagai anggota dalam bidang kewiraushaan.Sementara tugas Karang Taruna dalam bidang kewirausahaan Karang Taruna:1.Memfasilitasi dan memotivasi kaum muda Kabupaten Karawang dalam menciptakan lapangan kerja sesuai skill dan keterampiln. 2. Memberikan informasi lapangan kerja dan peluang usaha kepada kaum muda. 


Ketiga,mengenai CSR pemerintah tidak berhak mengelolanya karena belum ada payung hukumnya,dan pihak industri sah-sah saja memberikan CSR ke lembaga sosial apapun.#OM-NR-Rilis.

0 Komentar

X
X