Notification

×


Iklan

Calon yang Terbukti Beri Mahar ke Parpol Ini Akibatnya

Thursday, September 28, 2017 | 16:04 WIB Last Updated 2017-09-28T09:04:22Z

Bandung. - Adanya pemberian mahar dalam kontestasi politik kembali mencuat setelah Dedi Mulyadi mengaku dimintai Rp10 miliar agar bisa maju di Pilgub Jabar 2018. Lalu bagaimana dari sisi aturan soal pemberian mahar tersebut?

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Nina Yuningsih menyatakan secara aturan mahar politik tidak diperbolehkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8/2015 tentang Pilkada.

"Kalau dari Undang-Undang Pilkada terkait (mahar politik) itu tidak diperbolehkan. Kalau terbukti nanti bagian badan pengawas (yang melakukan tindakan)," kata Nina saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (28/9/2017). 



Di lokasi yang sama, Ketua Badan Pengawas (Bawaslu) Jawa Barat Harminus Koto membenarkan bila pemberian mahar politik tidak dibenarkan dalam Pilkada. Bahkan, kata dia, bila ada pasangan calon yang terbukti memberikan mahar bisa langsung didiskualifikasi dalam ajang Pilkada. 

"Kalau ada mahar politik yang dilakukan bisa didiskualifikasi kalau itu terbukti," katanya. 

Dia mengaku tidak bisa melakukan banyak hal untuk mencegah adanya pemberian mahar politik. Karena menurut dia perlu ada kesadaran dari semua pihak khususnya para bakal calon yang akan maju bertarung dalam Pilkada untuk tidak terlibat dalam praktik ilegal tersebut.

"(Pemberian mahar politik) itu kesadaran dia (para bakal calon). Kesadaran dari calon-calon itu (sendiri untuk tidak memberikan mahar politik kepada partai). Tapi yang jelas kalau sudah ada di undang-undang artinya (mahar politik) tidak diperbolehkan," tandasnya.

Untuk diketahui, larangan pemberian mahar politik tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8/2015 tentang Pilkada. Dalam pasal 47 ayat 1 undang-undang tersebut disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan apapun dalam proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. 

Kemudian, dalam ayat 2 disebutkan juga apabila partai atau gabungan partai politik terbukti menerima imbalan sesuai ayat 1 akan mendapat sanksi dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. 



Sumber : detik.com
×
Berita Terbaru Update