Karawang, - Kabar hilangnya operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) membuat para pengelola program bekas PNPM langsung bergegas menggelar rapat Rabu pagi, (11 /10/2017). Selain membahasnya bersama Asosiasi,para pengelola UPK ini juga mengagendakan keberlangsungan kegiatan dan program lainnya.
Ketua UPK Gema Lembayung Akhmad Sapei mengungkapkan,pihaknya mengapresiasi apa yang sudah di upayakan pihak Asosiasi UPK dalam menyikapi kabar di coretnya operasional UPK tahun ini.Itu menurutnya, sudah patut dilakukan,karena DPMPD Karawang tidak saklek mengakui keberadaan UPK. Sebab, bukan nominal dan berapa yang didapat dari Pemkab soal operasional,tapi lebih pada tingkat penghargaan DPMPD atas keberadaan UPK,karena tandas Sapei, Dinas sendiri yang meminta ajuan sebelumnya, dimana honor UPK akan diganti jadi Operasional,namun sudah triwulan ke 3, justru dikabarkan di coret,bahkan tidak masuk dalam Badan Anggaran ( Banggar), jelas ini pelecehan yang membuat UPK kesannya di Pingpong."Harus saklek, bukan soal nominalnya,tapi tingkat penghargaan DPMPD pada UPK itu bagaimana? ," Tanyanya.
Lebih jauh Ketua UPK yang akrab disapa Alex ini menambahkan, kalau memang tidak teranggarkan seharusnya saklek dari awal, bukan malah yang sudah ada,mendadak ditiadakan,wajar saja sebut Alex,para pengelola UPK ini aneh pada orang- orang birokrasi atas ketidakpastian di pertengahan jalan. Bagi yang mengerti,besaran Rp 100 ribuan itu dianggap tidak penting dan tidak berharap- harap, tapi bagi lembaga mitra lainnya seperti BKAD dan Badan Pengawas (BP) nya, ini kadang- kadang menanyakan kepada UPK,untuk itu,maka harus di pikirkan dengan baik ketegasan tersebut,jangan sampai UPK ini melulu di beri harapan palsu.
"Nominal gak penting, tapi kpnsistensi birokrasi ini yang kita anggap aneh," Ungkapnya.
Sementara itu, mantan Ketua UPK yang saat ini menjabat Anggota DPRD Karawang, Mulya Syafari mengatakan,harus jujur diakui, banyak anggota dewan dan bahkan TAPD yang belum mengerti tentang kinerja UPK selama kurang lebih 17 tahun ini,maka semua pihak saat ini harus di berikan penjelasan yang lebih detail tentang ke-upk-an, bagaimana mereka selama ini menjadi ujung tombak perekonomian.Perlu juga di berikan penjelasan bahwa UPK inu bisa jadi ancaman melawan bank emok,karenanya, perlu ada sinergitas antar lembaga keuangan mikro milik pemerintah, dirinya berharap berharap ada sedikit "Kadeudeuh" untuk para pengelola UPK yang shdah berjasa di dunia mikro perekonomian karawang." Kadeudeuh itu harus terus ada, itu harapan saja buat UPK- UPK ," ungkapnya.
Dihubungi terpisan, Kepala DPMPD Karawang, Ade Sudiana mengungkapkan, pihaknya jamin,tahun ini masih ada operasional untuk UPK, tapi peruntukannya adalah ATK dan lainnya, dengan kata lain tidak lagi berbentuk honor.
Adapun waktu pencairan sebut Ade, akan diberikan satu kali di triwulan 4, karenanya sampai dengan sekarang masij bekuk cair, lebih lanjutnya saran Ade,ia persilahkan koordinasi dengan bagian Bidang PUEP." sekarang belum cair, karena dibagikan satukali di triwulan 4, bukan honor ya, tapi operasional, " Singkatnya.
0Komentar