Karawang, - Beras Sejahtera (Rastra) dengan tebusan gratis awal januari ini, membuat dilema tersendiri bagi pemerintah Desa dan Kelurahan,utamanya dalam mengantisipasi ongkos angkut beras subsidi dari Bulog tersebut sampai pada Penerima Manfaat (KPM).Namun,Kelurahan di Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur,punya alternatif sendiri mengganti ongkos angkut yang biasa di dapati dari selisih tebusan Rastra itu,yakni ditanggung biayanya dari kas RT dengan tuhuan 873 KPM tetap mendapati 10 Kilogram Rastra gratis murni tanpa tebusan sepeserpun.

Ditemui di ruang kerjanya,Lurah Palumbonsari,Farida Herawati S.Sos mengatakan, di Kelurahannya ada 873 KPM dari total penduduk 17 ribuan yang menerima Rastra dalam pagu 2018 ini. Jumlahnya,justru mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.Namun,distribusi Rastra yang mulai turun 30 Januari di semua Desa dan Kelurahan di Kecamatan Karawang Timur ini dengan label gratis sebagaimana Permensos, membuat kekhawatiran tersendiri di lapangan, karena beras yang biasa ditebus Rp 1.600 perkilogramnya ini, ada selisih untuk menyisihkan ongkos angkut dan pendistribusian dari Kantor Kelurahan sampai ke RT masing- masing dan KPM. Selain itu sebut Farida, data yang masih di validasi ulang untuk sasaran KPM juga mengantisipasi kekurang merataan distribusi beras ke masyarakat. " Kekhawatiran itu memang ada saat dilapangan nanti, apalagi labelnya gratis sebulan ini," Katanya.

Farida menambahkan, mengantisipasi ongkos angkut beras, sejauh ini memang masih akan dirembugkan bersama RT masing-masing dan tim dari Kecamatan sebagai evaluasinya. Namun, pihaknya upayakan Rastra gratis yang akan turun nanti alternatif ongkos angkutnya bisa diantisipasi melalui Kas RT masing-masing, sehingga penerima manfaat ini bisa merasakan langsung Rastra secara gratis tanpa tebusa sepeserpun. Sebab, Februari nanti, peluang pengganti Rastra yang dinamai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan besaran Rp 110 ribu bisa saja diterapkan, walaupun sejauh ini masih belum ada arahan detail mengenai penerapan BPNT tersebut. Hanya saja , soal data, kemungkinan KPM rastra dengan BPNT nantinya sama saja, adapun jika ada yang sudah pindah dan meninggal saat verifikasi sebut Farida, bisa dengan tambak sulam tanpa harus mengurangi jumlah yang sudah ada atau menambahnya lagi." Kita alternatifnya paling menggunakan Kas RT, karena anggatan itu kan dari warga untuk warga," Pungkasnya.