PELITAKARAWANG.COM-.Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono periode 2009-2014 meminta pemerintah daerah proaktif dalam membantu persoalan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Agung mengimbau agar pemerintah daerah (pemda) ikut memikirkan dan memecahkan masalah mengenai pembayaran tunggakan alat kesehatan dan obat-obatan senilai Rp3,5 triliun.

'Saya prihatin dengan situasi yang kini membelit BPJS Kesehatan. Sebaiknya pemerintah daerah bisa mengimbau warganya untuk aktif dalam membayar iuran. Jangan sampai BPJS yang sudah ada ini hilang di kemudian hari,' kata Agung kepada Media Indonesia, Senin, 10 September 2018.

Menurut Agung menuntaskan persoalan yang dialami BPJS Kesehatan tidak semata-mata dengan memperbaiki tata kelola jaminan kesehatan nasional  (JKN) namun juga bagaimana keaktifan pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk bersama-sama memecahkan permasalahan yang ada.

'Persoalan BPJS itu tidak semata-mata seperti itu. Untuk menuntaskan persoalan masyarakat mesti proaktif dalam membayar iuran. Pemerintah daerah juga harus kreatif dalam membantu pendanaan,' tutur dia.

Seperti yang telah diberitakan Media Indonesia sebelumnya, Laporan keuangan tahunan BPJS Kesehatan menunjukkan defisit sebesar Rp3,8 triliun pada 2014, Rp5,9 triliun pada 2015, dan Rp9,7 triliun pada 2016, Rp9 triliun pada 2017, dan diperkirakan Rp16,5 triliun pada 2018.