PELITAKARAWANG.COM - Belum adanya sosialisasi dari Bulog dan Dinas Sosial (Dinsos) Karawang, Ketua APDESI Karawang intruksikan seluruh Kepala Desa untuk menolak retrisbusi beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang akan di ambil alih oleh Bulog.

Ketua Apdesi Karawang melalui humasnya H Udin Abdul Ghani mengatakan, sebelum adanya sosialisasi dari Bulog dan Dinsos, Apdesi Karawang dengan tegas menolak kebijakan sepihak itu. Berkaca ke belakang, ketika peralihan dari Beras Sejahtera (Rastra) ke BPNT, sempat di warnai gejolak pro dan kontra di tengah masyarakat. Akibatnya, Kepala Desa menjadi bulan-bulanan warga karena kebijakan tersebut. "Karena Bulog dan Dinsos Belum ada Sosialisasi ke kepala Desa tentang Beras BPNT yang akan di kirim Bulog, maka untuk sementara di tolak agar ada kesepahaman dan kesepakatan," ujarnya.

Dan penolakan sementara Apdesi Karawang saat ini bukan tanpa dasar, lanjut H Udin, di samping menghindari gejolak masyarakat, rencana peralihan itu pun di nilai sepihak tanpa di barengi sosialisasi ataupun kesepakatan antara kades, Bulog dan Dinsos. Padahal, dengan masyarakat terima BPNT, masyarakat mulai nyaman dengan kualitas beras yang jarang di komplain. Namun ditengah kenyamanan masyarakat itu, pemerintah melalui Bulog malah akan membuat kebijakan lain. Terlebih, ia mengkhawatirkan sisi kualitas beras yang akan di distribusi oleh Bulog ke depan. Di tambah dengan karung cap Bulog yang sudah melekat di masyarakat. "Nanti masyarakat malah nyangka di ganti beras jelek lagi," tandasnya.

Wakil Ketua Apdesi H Ombi mengatakan, menanggapi hal itu, pihaknya telah mendiskusikannya dengan Bupati Karawang agar ada kesepakatan antara kades dan Bulog. Apapun hasilnya, belum bisa di tentukan, karena akan ada rapat lanjutan ke depannya. "Selasa depan akan ada rapat antara kades, Bulog dan Bupati membahas hal ini," pungkasnya. (Rdi)