PELITAKARAWANG.COM - Sedikitnya Ada 153 Pemerintahan Desa tercatat sudah melakukan pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Karawang beberapa bulan terakhir. Namun, baru 15 desa yang sudah sempurna mendaftar. Bahkan, dari jumlah itu, kabarnya baru satu desa saja yang sudah melakukan pembayaran aktif, yaitu Desa Karanganyar Kecamatan Klari, masih minimnya serapan kepesertaan pemerintahan desa ini, di yakinkan DPMPD Karawang bersama BPJS Kesehatan Cabang Karawang, giring para kades dan pegawainya aktif dengan alokasi pembayarannya dari anggaran dari Dana Bagi Hasil (DBH) PDRD. 

"Baru 15 desa yang sudah mendaftar, tetapi yang sudah melakukan pembayaran baru 1 desa yaitu Karanganyar yang sudah masuk dan aktif sebagai peserta JKN, " Kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Karawang, Debbie Nianta Musigiasari S.si APt kepada pelitakarawang.com, Kamis (17/10).

Kegiatan Sosialisasi ini, lanjut Debbie digelar kesekian kalinya kepada kades dan perangkat desa, sebagaimana amanah dalam SK Bupati sebagai tindaklanjut dari Perpres Nomor 82 tahun 2019. Kepesertaan para kades dan pegawainya ini, diharapkan bisa masuk program JKN - KIS agar statusnya bisa up grade, karena selama ini sudah di urus kerjasamanya, tapi diakui Debbie masih ada yang belum terdaftar di program, termasuk siswanya sekitar 144 desa lagi, dimana dalam sosialisasi ini akan dis sampaikan proses pendaftaran dan ditindaklanjuti dengan teknis pembayarannya. "Sosialisasi ini sebagai realisasi dari Perpres dan SK Bupati soal kewajiban kepesertaan perangkat desa di BPJS Kesehatan. Kita sampaikan proses pendaftaran, teknis pembayaran dan manfaatnya dalam sosialisasi ini," Katanya. 

Kepala DPMD Karawang, Ade Sudiana mengatakan, Ade Sudiana besaran setoran BPJS ini adalah 5 persen dari UMK Karawang untuk mengcover jaminan kesehatan suami istri dan tiga anak. Diperkirakan, kalau dalam satu desa perangkatnya yang terdiri dari Kades, Sekdes, Bendahara, Kaur dan Kadus misalnya ada 12 orang, dengan asumsi besaran setoran Rp211 ribu dari jumlah UMK, maka dalam satu desa harus menyiapkan anggaran sekitar Rp25 jutaan setahun. Itu, sebenarnya tidak usah risih, karena Pemkab sudah mempostingnya dalam Dana Bagi Hasil (DBH) PDRD yang masuk di APBDes. Hanya saja, baru 3 bulan berjalan, ia prihatin ternyata yang aktif setor itu hanya satu desa yaitu Desa Karanganyar saja. Selebihnya, ia harap saat nanti DBH cair bisa di setorkan ke BPJS kesehatan bagi yang sudah terdaftar. "Jangan membuat jaminan kesehatan pada saat sakit, bisa berabe. Tapi dari sekarang karena penyakit apapun, nanti bisa di cover BPJS secara free di Rumah Sakit, " Pintanya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, para Kades dan sejumlah Perangkat Desa yang di undang dalam sosialisasi yang di gawangi BPJS Kesehatan di Hotel Swis Bellin tersebut. (Rdi)