PELITAKARAWANG.COM - Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks program PNPM, masih terus bergulir. Meskipun sudah jarang sentuhan pemerintah secara optimal, hidup matinya UPK yang lembaganya di sematkan dengan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) itu, bisa di lihat dari besaran persentase pengembalian program perguliran SPP. Ada yang maju dengan pengelolaan aset dan kolektibilitas yang stabil, beberapa juga tak jarang fluktuatif keuangannya hingga terancam gulung tikar. 

Sekretaris UPK Singaperbangsa Karawang, Nurhadi Syaputra mengatakan, UPK yang di kelolanya tergolong masih sangat maju. Selain memiliki aset Rp4 Milyar, program pergulirannya juga pengembaliannya signifikan hingga 98 persen pertahun, sisanya hanya 2 persen saja tunggakannya. Sebab, maju mundurnya UPK itu, jangan bicara soal Program Usaha Ekonomi Produktif (PUEP) tapi SPP yang dijalankannya, berapa besaran pengembaliannya setiap bulan dan tahunan. Dan UPK Singaperbangsa ini, sudah membuktikan dengan pengembalian yang selalu Full. "Bicara kemajuan UPK, bisa dilihat dari pengembaliannya berapa persen. Jangan bicara PUEP dan bukan seberapa greget distribusi jasa hingga Dansosnya, "Katanya. 

Sekarang ini, UPK memang tidak mendapatkan lagi program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) maupun stimulannya dari Pemkab sekaliber Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) ratusan juta. Diharapkan memang, ini bisa kembali diperjuangkan, khususnya suntikan anggaran dari Pemkab untuk pemberdayaan semua UPK di Karawang. Memang, kalau DDUB kembali ada, harus ada cantolan dasar hukumnya dan ini diharapkan bisa bersama-sama diperjuangkan Forum Asosiasi. Betapapun diakui Hadi, bantuan pemerintah daerah itu sedikit "berabe", tapi demi penyelamatan UPK-UPK bermasalah harus ada upaya konkrit. "Dulu ada DDUB, tambahan stimulan BLM, sekarang cantolan hukumnya gak ada, jadi mengandalkan aset dan SPP yang masih ada saja, "Pungkasnya. (Rdi)