PELITAKARAWANG.COM-. Disaat sertifikasi di Kabupaten/Kota tetangga sudah dikabarkan cair untuk triwulan 3 (Juli, Agustus dan September), dana tambahan penghasilan para guru itu, justru belum juga nongol di Karawang sampai awal November ini. Padahal, kemajuan teknologi absensi finger print guru lewat layanan vendor "Geisha"  dan "Icon" sudah efektif di triwulan ketiga ini. Sayangnya, aplikasi yang seharusnya bisa mempercepat akses Daftar Hadir Tenaga Kependidikan (DHTK) yang tembus ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) itu, malah semakin alot singkronisasinya. 
"Soal alasan kita juga gak tahu, kenapa sampai sekarang sertifikasi masih belum cair, bahkan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) di Lemahabang saja yang muncul baru tiga SD saja. Jadi selama SKTP belum muncul, ya pencairan belum bisa dilakukan, " Kata Operator Koorwilcambidik Kecamatan Lemahabang Dedi, kepada Pelita Karawang.com, Selasa (5/11).

Kepala SDN Pulojaya 3, Abdul Qodir S.pd mengatakan, sertifikasi triwulan tiga ini hampir dua bulan terlambat. Padahal, DHGTK sudah di back up lewat finger print Geisha sebagai vendor penyedia layanan. Seharusnya, DHTK dengan fingerptint bisa cepat prosesnya ke Dapodik dari Geisha meneruskannya ke Kementrian dibanding yang manual, tapi justru sejak uji coba dan efektifitas, nyatanya masih alot. Padahal, dalam setahun, sekolah dibanderol token dengan harga Rp1 juta. Artinya, jika DHGTK belum juga tersampaikan dan SKTP juga belum muncul, masih ada kendala di Dapodiknya, sampai-sampaj sertifikasi terkena imbasnya. "Jadi, terlambatnya sertifikasi ini, faktor apa? Apakah karen Geisha yang tidak bisa singkronisasi DHGTK secara cepat ke Kementrian, atau memang faktor lainnya, " Katanya. 

Ketua PGRI Cabang Cilamaya Kulon, Hasan S.Pd mengatakan, per 31 Oktober, data sementara yang SKTP muncul baru ada 1.043 sekolah. Ia sesalkan, DHTK ini merupakan aplikasi dapodik, seharusnya dua alat baik DHTK manual maupun finger print ini bisa jadi alat solusi terbaik kehadiran atau absensi para guru. Karenanya, atas permasalahan ini, ia berharap ada solusi agar aplikasi apapun bisa mempercepat akses pelaporan para guru dan tenaga kependidikan. Bagaimana tanggungjawab penyedia layanan, kemudian solusi dari Dinas, jangan sampai gara-gara DHTK yang belum tuntas, menghambat sertifikasi yang seharusnya sudah cair dari bulan - bulan kemarin. "Dua alat seharusnya bisa jadi solusi soal data absensi guru, tapi kenyataannya justru banyak teknis yang di keluhkan. Karenanya, baik vendor maupun dinas harus sikapi segera, " pungkasnya. (Rud)