Notification

×


Iklan

Lagi-lagi Kerajaan Baru Muncul di Jawa Barat, Kali Ini di Majalengka

Friday, February 07, 2020 | 17:07 WIB Last Updated 2020-02-07T10:19:02Z
PELITAKARAWANG.COM - Ketika ramai adanya kerajaan di sejumlah daerah dan melakukan pungutan uang, lain halnya di Majalengka, ada sebuah kelompok bernama Paguyuban Tunggal Rahayu Kandang Wesi 101-010 (AMPERA) yang katanya menerima mandat menyalurkan bantuan untuk seluruh masyarakat Indonesia demi kesejahteraan masyarakat.

Organisasi tersebut berpusat di Ranca Buaya, Kabupaten Garut dengan pimpinan yang tertera dalam surat Mr.Prof.Dr.Ir.H.Cakra Ningrat,SH (Wijaya Nata Kusumah Nagara). 

Sementara di Majalengka kepengurusan dipercayakan kepada H.Jajang Mubarok.

Bupati Majalengka Karna Sobahi menyebutkan pihaknya telah mengintruksikan seluruh camat untuk mencegah munculnya kelompok tersebut.

Jika di tempat lain muncul kerajaandengan segala atributnya dan pungutan kepada anggota, tidak demikian dengan Paguyuban Kandang Wesi di Majalengka yang dipimpin oleh H. Jajang, di rumahnya hanya ada sejumlah daftar kepengurusan yang dicetak berukuran besar menempel di dinding tembok tokonya, serta sejumlah poster berisi beberapa kalimat yang katanya tugas bagi pengurus.
Menurut Jajang dan istrinya Hj. Siti R serta sejumlah anggota yang juga pengurus kecamatan Hapid, Agus, Engkus asal Desa Gunungwangi dan Aceng asal Desa Haurseah, Kamatan Argapura, mereka tidak pernah melakukan aktifitas apapun apalagi melakukan pungutan kepada anggota dan pengurus lainnya.

Kalaupun ada hanya sekedar silaturahim atau melaksanakan istigotsah setiap malam Kamis yang dilakukan di sejumlah pesantren atau tempat lainnya untuk memohon keselamatan dan kesejehteraan warga Indonesia. Itu dilakukan sejak empat bulan terakhir.

“Dina istogotsah teh munajat ka Allah sing salamet rahayatna, subur makmur sadaya rahayatna,” ungkap Jajang.

Mereka menolak organisasinya disebut sebagai kerajaan seperti yang dituduhkan dan ramai dibicarakan warga Majalengka, apalagi disebut melakukan pungutan termasuk pungutan seragam. Karena hal itu tidak dilakukannya, bahkan seragam yang dikenakanpun katanya membeli masing-masing.

Pertemuannya dengan orang utusan dari Cakra Ningrat yang disebutnya sepuh, terjadi pada Desember 2018 lalu. Saat itu menurut Jajang, ada yang datang mengaku sebagai utusan sepuh untuk mencari dirinya, yang dipercaya bisa memegang amanah serta mendapat mandat untuk mengorek “sajarah awal akhir”.

Yang disebut sajarah awal akhir tersebut berisi 5 poin, diantaranya, mengembalikan seloeroeh harga kerajaan milik rakyat dan bangsa Indonesia ke pangkuan Iboe Pertiwi, untuk menciptakan masyarakat adil dan makmoer berdasarkan palsapah Pancasila dan oendangoendang dasar  tahun 1945. Pada poin satu juga disebut mengembalikan nama baik proklamator negara kesatoean republik Indonesia Soekarno Hatta.

Pada poin tiga disebutkan, menjaga harta kerajaan tidak jatoeh ke tangan mereka-mereka  yang tidak maoe tahoe akan jerit tangis rakyat yang sangat tertindas.

Ada pula kalimat seluruh harta karun yang diamanahkan untuk dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia ini demi kesejahteraan. Hanya untuk poin ini menurutnya akan diambil dan dibagikan setelah Presiden Jokowi datang ke Kandang Wesi.

Tidak dijelaskan secara persis kapan Presiden Jokowi datang ke Kandang Wesi di Rancabuaya, hal itu tengah diuruskan oleh sepuhnya utusan Cakra Ningrat di Garut, namun surat-surat menyangkut permohonan kedatangan telah dikirim ke Sekretaris Kepresidenan. Yang surat penerimaanya telah ada.
“Yang mengurus segala persoalan ke presiden itu ada lagi, bukan kami, tapi ada utusan lagi yang membidanginya,” kata Jajang.

Dia sendiri saat didatangi oleh utusan dari Garut memiliki tugas, antara lain adalah membentuk kepengurusan di tiap desa jumlahnya sebanyak 40 orang dengan komposisi laki-laki 33 orang, perempuan 7 orang atau sebaliknya, saat ini kepengurusan sudah seluruhnya terbentuk. Sehingga tidak bisa lagi ada yang masuk terkecuali partisan.

“Begitu saya mendapat mandat, saya langsung mendatangi sejumlah wilayah desa yang sempat menjadi kerajaan seperti Padjajaran, Rajagaluh dan sejumlah wilayah desa lainnya,” ungkap Jajang.

Jajang dan sejumlah pengurus lainnya menolak keras jika organisasinya ada yang menyebut ilegal. Alasannya organsiasinya resmi karena keberadaan organisasi telah disampaikan kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat, TNI hingga ke Sekretariat Negara.

Sementara itu Bupati Majalengka mengatakan pihaknya telah menghubungi Jajang Mubarok menyangkut gerakan yang dilakukannya. Bupati juga telah mengintruksikan semua camat untuk mencegah dan menghindari kemungkinan munculnya gerakan yang berapiliasi yang mengatasnamakan kerajaan atau jenis lainnya.

“Saya sudah minta semua camat untuk mendata mereka yang melakukan pergerakan atau menjadi pengikut kerajaan atau apapun istilahnya. Agar masyarakat segera diberikan pemahaman untuk mencegah agar tidak ikut terseret kepada sesuatu yang mustahil dan bohong,” kata Bupati.
Terhadap Jajang Mubarok juga telah dilakukan pendekatan melalui Camat dan Kepolisian .

Sekretaris Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka Akbar S Harto mengaku telah mengidentifikasi keberadaan Kandang Wesi tersebut.

“Beberapa minggu lalu diproklamirkan di Desa Gunungwangi tepatnya di Gunung Inten, disana mereka menaikan bendera di pemakaman Bupati Pertama Majalengka. Bendera itu telah kami cabut karena dikhawatirkan akan mengundang amsalah seperti halnya organisasi lain yang kegiatannya nyaris serupa,” ungkap Akbar.

Masyarakat Majalengka agar tidak terbawa arus pada kegiatan tersebut karena kegiatan dianggap ilegal.


(Pikiranrakyat)
×
Berita Terbaru Update