Pemerintah Akan Kaji Penundaan Pilkada 2020

Iklan Semua Halaman

Loading...

Pemerintah Akan Kaji Penundaan Pilkada 2020

Redaksi
Thursday, March 26, 2020
PELITAKARAWANG.COM-.Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pemerintah akan mengkaji wacana penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Pilkada 2020 berpotensi ditunda bila penyebaran virus korona tak kunjung teratasi.
 Wakil Presiden Ma'ruf Amin. MI/Adam Dwi

"Kita (pemerintah) akan tentukan apakah pilkada ini akan ditunda. Kalau melihat situasinya, (kemungkinan) ditunda sangat besar," kata Ma'ruf dalam telekonferensi pers di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2020.

Ma'ruf menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) cukup untuk menjadi payung hukum bila ingin menunda pilkada. "Payung hukumnya apabila perubahan UU itu tidak dimungkinkan, itu bisa dilakukan melalui Perppu saya kira," ucap dia.


Ma'ruf juga mengapresiasi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menunda sejumlah tahapan pilkada. Keputusan itu diambil untuk mencegah penyebaran covid-19."Saya kira itu sudah betul KPU menunda proses administrasinya. Tapi akan kita tetapkan pada saatnya bahwa (jika) pilkada akan diundur dan tidak mungkin menggunakan perubahan UU, baru dilakukan dengan Perppu," jelas dia.

KPU sebelumnya menerbitkan Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 yang berisi penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020.

Beberapa tahapan yang ditunda yakni pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

"Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 23 September 2020, perlu ditetapkan SE KPU tentang Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pilkada 2020 dalam rangka pencegahan covid-19 di lingkungan KPU," kata Ketua KPU Arief Budiman.**medcom