Notification

×


Iklan

Data Bantuan Covid-19 Jadi Polemik, Kades Sukakerta: Kemana Data Bottom Up BPNT Teranyar di Dinsos?

Sunday, April 05, 2020 | 23:30 WIB Last Updated 2020-04-05T12:22:12Z
Bantuan Pemrov Jawa Barat bagi korban terdampak ekonomi dan rentan miskin akibat wabah Covid-19, di sebut bakal cair pekan ini. Namun, data-data penerima sasaran yang non PKH itu, menuai kontroversi karena berpeluang "Gaduh" di Lapangan saat uang tunai Rp500 ribu per KK tersebut cair. Meskipun di deadline data verifikasinya paling lambat Senin besok (5/4), Namun, data penerima bantuan, masih di intervensi pertimbangannya. 
Kades Sukakerta Kecamatan Cilamaya Wetan, H Bukhori S.pd mengatakan, adanya bantuan dari Pemprov Jabar bagi korban terdampak wabah Covid-19 ini, sudah baik. Hanya saja, soal target sasarannya ini siapa? Sehingga, sebut Bukhori, muncul pertanyaan yang diharapkan pendistribusian bantuannya adalah berbasis data seperti apa? Karena, sarannya, bottom up dan top down ini, harus digunakan. Sebab, gelagat dari Pemrov sendiri, nampaknya hanya menggunakan data top down (atas ke bawah) yang sudah ada dan itu ada disetiap Dinas Sosial Kabupaten/kota yang dikenal dengan Basis Data Terpadu (BDT), bahkan, sambungnya, setiap desa dan kecamatan juga ada.Namun kemudian,kalau BDT tidak cocok dengan situasi yang ada, karena dari BDT ini basis lama. Lebih baik sarannya, di singkronkan atau di sesuaikan dengan data rilis terakhir.

 "Ada baiknya Data Top Down dan Bottom Up itu dipakai, karena nampaknya pemerintah masih menggunakan data lama, " Katanya. 

Soal ini, sambung Bukhori, semua Kades tentu masih teringat dengan distribusi Raskin yang di relokasi ke BPNT, sampai-sampai Wakil Bupati sendiri memetakan Kades agar data ulang warga yang dianggap layak menerima BPNT. Desa kala itu, diminta berikan data, termasuk Sukakerta sudah dikirim dan sampai ke Dinsos, hanya pertanyaannya BDT ini tanyanya, masih gunakan data lama, lantas kemana yang data yang dikirim ke Dinsos yang terakhir di sodorkan? Seharusnya, Pemprov dan Pemkab, jika berikan kebijakan bantuan, maka Top Down desa terbaru, yang diminta Wabup dulu. Untuk itu, ia mohon izin sebaiknya check data dulu yang diberikan soal BPNT, itu"Mohon pencerahannya, sumber data yang sekarang di pake adalah BDT yang ada di Dinsos. Padahal kita pernah diminta untuk merubah BDT tersebut berbasis desa, Kenapa data tersebut belum digunakan oleh dinsos malah masih menggunakan data lama ? Ingat waktu itu pengurangan raskin dan program baru BPNT, " Tandasnya.

Kalau data berdasarkan top down ini, jelas dipertanyakan dasarnya adalah dari dinas sosial. Maka ia berharap, data yang berbasis desa atau bottom up. Karena, Bottom up itu sudah pernah dilakukan juga atas instruksi wakil bupati dan sudah disetor ke Dinsos.

 "Seharusnya Pemda sudah cek dinsos soal data kemaren kemana ? Kenapa yg dijadikan rujukan masih BDT lama ? Kalau wakil bupati intruksi ke kepala desa stop data ke propinsi maka pertanyaan nya adalah data top down ready Pemda yang mana ? "Tanyanya. (Rd)
×
Berita Terbaru Update