×

Iklan

Indeks Berita

Kades Bengle Majalaya Mengadakan Rapat Malam-malam Demi Bahas Bansos Covid-19 dari Jabar

21 Apr 2020 | Selasa, April 21, 2020 WIB Last Updated 2020-04-21T17:14:01Z
Rencana Bantuan Sosial (Banso) Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang di gembar gemborkan Gubernur Jabar Mohammad Ridwan Kamil atau yang akrab di sapa Kang Emil terus menuai polemik di masyarakat termasuk di Kabupaten Karawang.Kabarnya,kemampuan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD I) Jabar tidak mungkin mampu mengcover secara keseluruhan masyarakat terdampak virus Covid - 19 atau Corona.

Begitu pun dengan jajaran Pemerintah Desa (Pemdes), sebagian besar Pemdes merasa keberatan dengan akan di gulirkannya Bantuan Gubernur (Bangub) Jabar tersebut. Alasannya, di satu sisi Pemdes di minta untuk melakukan pendataan warganya di anggap layak menerima bantuan. Tapi di sisi lain, setelah di data, kemampuan Pemprov tidak dapat mengcover jumlah data yang sudah di usulkan Pemdes.

Seperti yang di utarakan oleh Lia Amallia, M.Pd Kepala Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang pada saat memimpin rapat Musyawarah Desa (Musdes) dengan jajaran Kepala Dusun (Kadus), Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RW) dan tokoh masyarakat lingkungan yang juga di hadiri oleh jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan jajaran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bengle.

Dirinya selaku Kepala Desa bersama jajaran perangkatnya sebagai ujung tombak Pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, merasa sangat prihatin sekaligus kecewa atas kebijakan Pemprov Jabar dan Wakil Bupati Karawang yang di anggapnya menyulitkan dan dapat berpotensi membenturkan Pemdes dengan masyarakat.

"Bagaimana saya tidak kesal, sudah mah kebijakan Gubernur yang kita dapat berpotensi menimbulkan konflik sosila antara Pemdes dengan masyarakat. Di tambah lagi dengan ocehan - ocehan Wabup Karawang yang nyaris tanpa kontrol. Dari mulai mengutarakan dan menjanjikan akan menggebuk rata Bansos Covid-19 perdesa 301 penerima,sampai dengan membuat surat perihal Pemutakhiran Data Keluarga Miskin Untuk Bansos Provinsi Jawa Barat 2020, tertanggal 6 Apri 2020 dengan nomor : 460/1875/Dinsos.",

"Di mana pada poin 3 berbunyi. Hasil penetapan Musyawarah Desa/Kelurahan di sampaikan kepada Dinas Sosial Karawang, paling lambat Hari Senin tanggal 13 April 2020.",

"Tetapi pada kenyataannya, Pemprov Jabar tetap bersikukuh untuk pemutakhiran data penerima di batasi hanya sampai tanggal 6 April 2020. Sehingga kami bersama beberapa Desa yang terdiri dari 9 Kecamatan lainnya terkecoh oleh surat Wakil Bupati tersebut.",

"Sehingga data calon penerima sebanyak 233 Kartu Keluarga (KK) yang di ajukan Pemdes Bengle saja akhirnya tidak masuk dalam data yang akan di berikan bantuan oleh Pemprov Jabar, ini sudah sangat jelas merugikan kami.",

"Bagaimana dengan nasib masyarakat kami yang sudah terdata? Masyarakat yang sudah terdata, tahunya akan menerima ketika sudah di gulirkan. Tentu ini akan menjadi boomerang bagi saya selaku Kades bersama jajaran perangkat saya, seperti Kadus, Ketua RW dan Ketua RT.",

"Saya tidak habis pikir dengan cara Wakil Bupati yang seperti itu? Memutuskan suatu kebijakan dan berstatement di ruang publik seperti yang tanpa perhitungan matang? Kalau pemimpinnya seperti itu, bagaimana dengan masyarakatnya?",

"Oleh sebab itu, sudah terlanjur kami di pusingkan dengan kebijakan dan perilaku pejabat Pemda tersebut. Malam ini saya kembali menggelar Musdes dengan perangkat Desa Bengle dan semua perwakilan masyarakat Desa Bengle, untuk mencari solusi dan alternatif lainnya.",

"Karena untuk Dana Desa (DD) juga bisa di alokasikan semaksimal mungkin dalam penanggulangan dampak Corona ini, dengan syarat mendapat izin prinsip Bupati. Maka malam ini kita adakan musyawarah untuk menghadapi kemungkinan itu. Artinya, jika sampai 100% Dana Desa untuk penanggulangan Corona, resikonya untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 ini, sama sekali tidak ada pembangunan fisik.".

"Bagi saya selaku Kepala Desa, tidak jadi persoalan, selama semua pihak menyepakati dan menyetujuinya. Tinggal nanti kita tunggu, apa kah mendapat izin prinsip dari Bupati Karawang nantinya?",.

Untuk lebih lengkap apa saja dibahas,silakan simak videonya.**rls
×
Berita Terbaru Update
CLOSE ADS
CLOSE ADS