Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik yang akan bersumber dari Dana Desa, Bantuan Gubernur dan Pemkab untuk penanggulangan dampak Covid-19, masih digarap olahan datanya. Namun, para kades yang sudah berjibaku soal data yang tidak sesuai harapan itu, acapkali banjir "Tagihan" dari warga masyarakatnya yang sudah kadung mengetahui program bansos tersebyt dari media sosial, elektronik hingga mulut ke mulut. 

"Apdesi masih lobi data, sesekali melaksanakan penyemprotan dari rumah ke rumah, banyak warga yang sudah tagih pada saya, kapan turunnya bansos Corona dari Pusat dan Daerah tersebut, kan bingung juga jawabnya " Kata Kades Pulosari, H Kana Sanusi. 

Ia menilai, warga penerima BPNT menjadi pengecualian untuk program BLT yang akan datang. Sementara, mereka tahu, bahwa yang diterimanya itu adalah Rp200 ribu berupa sembako, disisi lain, bantuan BLT dan Bansos angkanya lebih besar dari itu. Yang lebih mengherankan, sambung Kana, ajuan ratusan KK untuk BanGub Covid-19 ini, yang di tetapkan hanya 23 KK. "Bingung cara menjelaskan kepada masyarakat, tapi semoga sedikit demi sedikit warga bisa semakin faham soal kuota ini, " Katanya.


Senada dikatakan Kades Tegalwaru, Aruji Atmaja, Gubernur mengumbar bantuan sampai 9 pos, sementara 3 pos sana, belum benar angka-angkanya. Padahal, sentilnya, turunkan sana dana yang sudah di tetapkan, berapa dari Gubernur, berapa dari pusat dan berapa dari Kabupaten. Nanti, di pilah-pilah pembagiannya oleh desa. Tapi kenyataannya, duit belum ada, angka dan besaran data hingga uang yang belum turun, sudah di gembar-gembor di media. "Ya gara-gara itu, masyarakat pada nagih kapan bantuan turun, termasuk ke RT/RW. Jadi seolah-olah pemerintah desa punya utang ke masyarakat karena terus di tagih, " Keluhnya. (Rd)