Tegas, Apdesi Karawang Peringatkan Pemkab Soal Peluang Kegaduhan Bansos

Iklan Semua Halaman

Loading...

Tegas, Apdesi Karawang Peringatkan Pemkab Soal Peluang Kegaduhan Bansos

Redaksi
Monday, April 13, 2020
Rencana Pemda Karawang akan memberikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak Covid-19 sampai menit ini masih saja belum ada titik temu kaitan usulan jumlah yang mendapatkannya. Belum lagi, proses pendataan warga dan cara distribusi kepada yang berhak, masih menuai kegamamgan.

Alek Sukardi Sekretaris Apdesi Karawang saat dikonpirmasi untuk bantuan Pemkab ke warga terdampak Corona, ia menyatakan sangat terima kasih kepada Pemkab yang sudah cepat tanggap keadaan.Terlebih pandemi Corona sudah mulai terasakan utama gejolak ekonomi dan sosialnya. Namun, saat ini pihaknya merasa perlu untuk menyampaikan kekhawatiran cara yang akan dilalukan Pemda kedepan berpeluang gaduh. "Kami minta dipertimbangkan dana yang dikeluarkan dari APBD II  yang hanya sebesar Rp35 milyar dan itu dipersiapkan untuk 3 bulan berjalan dengan besaran 500 ribu per KK. Sedangkan data yang kami  (Apdesi,red) terima dari 309 desa dan kelurahan se Karawang, untuk daftar yang layak mendapatkan berdasarkan usulan hampir 200 ribu KK, " Sebutnya.

Setelah di hitung-hitung sambung Alex,  untuk duit Rp35 milyar yang dianggarkan untuk Bansos Covid -19 hanya mampu untuk 24 ribu KK, lalu sisanya 165 ribu KK siapa yang akan bertanggungjawab ? Terlebih, sambung Alek, data yang akan digunakan pemerintah untuk memberikan bansos adalah data lama.

Tak hanya itu sebutnya, saat pembagian bansos nanti untuk pihak desa tidak diibatkan karena akan menggunakan pihak lain. "Kami itu adalah kepanjangan tangan pemerintah daerah tapi tidak keberatan bila pihak ketiga diberdayakan untuk mengantar barang bantuan. Hanya saja, siapa yang menjamin saat pihak ke 3 mengantar barang lalu di cegat oleh warga yang tidak kebagian"Ungkapnya.

Diketahui juga, bahwa tidak semua desa warganya adalah berpropesi seperti pihak ke 3, bila terus dilakukan membedayakan pihak ke 3 bukan tidak mungkin pada waktunya akan pancing kecemburuan sosial. Lantas apa manfaat ada perangkat desa bila tugas negera yang berisikan kemanusian dan sosial tidak dilibatkan, dari pada demikian lebih baik berikan saja kepada keluarga yang belum menerima bantuan.

"Kami tidak memaksakan perangkat desa diberdayakan dalam program dalam mengantar barang ke warga. Namun silahkan pertimbangkan ulang keputusan tersebut. Yang jadi persoalan kami adalah tidak bertanggungjawab mana kala barang di drop ke desa lalu ada penjarahan atau pihak ketiga mengalami satu peristiwa yang tak terduga. Saya yakin kondisi sekarang bukan untuk mencoba satu teori tapi fakta lapangan harus jadi rujukan. "tandas Alek dengan nada keras.

Kemudian kata Alek, pihaknya juga punya usul agar pemberian bantuan APBD II bagi yang terdampak dipasrahkan saja ke Desa atau dikoordinir oleh Camat. Kenapa demikian, karena kami dimungkinkan ada dibawah akan lebih tahu mana yang pantas mendapatkan dan patut dibantu, bukan berdasar data lama. Bahkan, Setelah tahu dana hanya Rp35 milyar untuk bansos dan cuma menutup 24 ribu KK selama 3 bulan, sementara data yang ada di Apdesi sebanyak 200 ribuan, tidak ada garansi untuk tidak terjadi kegaduhan. "Pasrahkan full proses pemberian bantuan ke pihak desa atau kecamatan untuk penyalurannya, kemudian, demi memenuhi rasa keadilan tentang bentuk bansos, kita berpikir bagimana bila dibagi rata saja agar semua terpenuhi yaitu Rp200 ribu, Selain bantuan sembako kita olah lagi menjadi bantuan tunai saja,semua itu demi aman dan tertib, " Tantangnya.


Karena Ia beryakinan bila keukeuh 24 ribu jiwa jadi patokan dan mendapatkan sembako sedangkan sisanya 160 ribu tidak mendapatkannya, ia yakin Karawang bakal ada gaduh," Dan bila itu terjadi jangan salahkan pihak desa atau perangkat desa dan kecamatan. " pungkas Alek Sukardi. (RD)