DPR RI Meminta Pemerintah Harus Segera Dilakukan Perbaikan DTKS

Iklan Semua Halaman

DPR RI Meminta Pemerintah Harus Segera Dilakukan Perbaikan DTKS

  Kabar   Karawang
Wednesday, June 17, 2020
Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara menyoroti regulasi terkait pendataan penerima bantuan sosial (bansos). Dewi menyatakan, jika berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011, pendataan penerima bansos merupakan kewenangan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, apabila dikaitkan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Pemda) berdasarkan kewenangan otonomi daerah berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Dewi,kedua UU tersebut berpotensi tumpang tindih, sehingga menyulitkan masalah data. Untuk itu, Dewi mengusulkan sudah saatnya kedua UU itu dipertemukan titik temunya. Pemaparan tersebut disampaikan Dewi saat mengikuti kunjungan kerja Tim Pengawas (Timwas) Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI A. Muhaimin Iskandar ke Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (16/6/2020).

“Satu sisi, dalam pasal 10 disebutkan bahwa Mensos adalah penanggung jawab pengelola data terpadu. Sementara, kalau kita baca UU Nomor 23 Tahun 2014 pengelolaan data fakir miskin berada cakupannya daerah provinsi. Artinya, mungkin ini kewenangan dari Mendagri. Selain itu, bantuan yang diberikan juga berjenjang dari Provinsi, Kabupaten hingga Dana Desa. Sehingga, mengenai data bisa berbeda-beda Padahal, ujungnya bantuan nantinya sama-sama bersumber dari uang negara juga,” ujar Dewi.

Jadi, sambung politisi Fraksi Partai Golkar ini, jangan sampai masing-masing Kementerian mengelola data secara ego sektoral. Sebab, ungkap Dewi, ego sektoral tersebut yang kemudian menjadi penyeba timbulnya perbedaan data. Maka menurut Dewi, kewenangan antara kedua Kementerian tersebut harus ada titik temunya dan tidak bisa dibiarkan begitu saja perbedaan antar kedua UU.

“Jadi, kami berharap kerja sama antar dua kementerian. Bolak-balik, Kepala Desa sudah capek input data namun output-nya selalu berbeda. Disisi lain, Kemensos tidak bisa secara langsung turun tangan berdasarkan datanya karena kewenangan di daerah ada di Kemendagri. Nah, ini harus pemecahannya, atau mungkin bahkan juga harus ada masing-masing mengatur melalui Permen.  Sehingga, tujuan pemberian bansos berdasar data yang valid bisa tercapai,” tandas legislator dapil Jawa Barat IV itu.

Kemudian Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menilai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Pemerintah Indonesia masih belum efektif. Pasalnya masih banyak masyarakat kurang mampu tidak terdaftar secara tepat dan benar, sehingga tidak menerima bantuan sosial dari Pemerintah. Karenanya, menurut politisi PDI-Perjuangan itu, perbaikan DTKS harus segera dilakukan.

“Di dalam DTKS itu kan ada tiga klaster data, ada penerima PKH, penerima BPNT, serta yang belum menerima bantuan. Dan di situ terdapat juga penerima yang tidak menerima, tetapi tercatat menerima. Jadi ini kan tidak jelas,” kata Diah seolah bertanya saat mengikuti RDP Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Bekasi, Bupati Tangerang, Wali Kota Serang, dan Wali Kota Bogor di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Diah mengatakan saat pandemi virus Covid-19 terjadi di Indonesia banyak masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin melebar. Data DTKS sangat diperlukan untuk mendata setiap masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga dibutuhkan validitas data secara tepat.

“Saat ini banyak masyarakat terkena PHK dan membutuhkan bantuan sosial, tetapi masih banyak yang tidak tepat sasaran karena permasalahan data ini tidak jelas dan tidak akurat. Yang seharusnya mendapatkan bansos malah tidak justru sebaliknya,” imbuh Diah sembari menyampaikan saat ini persoalan kevalidan DTKS menjadi fokus utama Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah agar segera menyesuaikannya secara baik dan benar.

“Persoalan DTKS ini hanya di Jawa dan sekitarnya saja, tetapi di Papua kita masih belum tahu. Penyelesaiannya ini harus pelan-pelan, agar hasilnya maksimal. Kita harus undang dulu seluruh pimpinan-pimpinan daerah agar kita mengetahui juga tentang kevalidan DTKS tersebut,” tandas legislator ini.**Mn