Duh, Honor Bos dan Sertifikasi Guru Honorer Karawang Terhambat Cair

Iklan Semua Halaman

Duh, Honor Bos dan Sertifikasi Guru Honorer Karawang Terhambat Cair

  Kabar   Karawang
Thursday, June 18, 2020
Baru-baru ini, sejumlah guru honorer baru saja menerima SK Sertifikasi yang di distribusikan di Disdikpora Karawang. Namun, pencairan sertifikasi bagi guru honorer yang besarannya sekitar Rp1,5 juta tersebut, terancam hambatan untuk bisa di cairkan, menyusul istilah honor (Bos) dan tunjangan (sertifikasi) masih dibenturkan dan dianggap tumpang tindih dalam petunjuk teknisnya yang diatasnya dalam Edaran Dirjen GTK Kemdikbud Nomor 5745/B.B1.3/HK/2019 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjngan profesi dan tunjangan khusus guru bukan PNS. Akibatnya, kesejahteraan guru honorer dari Bos dan Sertifikasi masih di gantung tidak ada kejelasan. 




"SK dari Disdikpora di tolak Dirjen GTK, mendapatkan sertifikasi bagi guru honorer itu, syaratnya harus pakai SK Bupati. Ini sudah di ajukan permohonan kepada Bupati, tapi sampai sekarang belum tahu tahapan selanjutnya, " Kata Guru honorer SD yang juga Eks Sekretaris Forum Tenaga Honorer K2 Karawang, Novi Purna Irawan S.pd kepada pelitakarawang.com, Kamis (17/6).

Di Juknis Bos, guru honorer yang dapat sertifikasi tidak boleh dibayarkam honornya, sedangkan di Juknis TPG Tunjangn Profesi Guru (TPG) harus ada SK Bupati. Harusnya, saran Novi,  kementrian penddikan dapat membedakan antara honor dan tunjangan, seperti halnya PNS. Jadi kalau seperti ini, (Bos-sertfikasi nihil) maka tidak ada pemasukan karena kedua aturan tersebut. Untuk sertifikasi saja, mengharuskan adanya SK Bupati, tapi tidak tahu apakah bupati mau atau tidak menerbitkan SK bupatinya? Di satu sisi menjadi seorang guru itu, harus profesional dibuktikan dengan sertifikat profesi dan punya NRG (Nomor Registrasi Guru). "Harusnya Kemendikbud bedakan, mana tunjangan dan mana honor, " Katanya. 

Lebih jauh ia menambahkan, sertifikasi itu sambungnya, SK nya memang dari Kemendikbud, akan tetapi harus ada usulan dari operasional tunjangan dinas untuk memverifikasi. Kalau hasil verifikasi lolos oleh dinas diusulkan selanjutnya terbit Surat Keputusn Tunjangan Profesi (SKTP), Nah, para guru honorer bersertifikasi ini, justru tidak lolos karena terganjal aturan edaran Dirjen GKTK yang mengharuskan menggunakan SK Bupati. "Sebelum lolos bisa keluar SKTP, masalahnya kita gak lolos, karena tidak menggunakan SK Bupati, " Pungkasnya. (Rd)