Ini Tiga Kunci Pembangunan Nasional Menurut Gubernur Ridwan Kamil

Iklan Semua Halaman

Ini Tiga Kunci Pembangunan Nasional Menurut Gubernur Ridwan Kamil

Redaksi
Monday, June 22, 2020
Kolaborasi, inovasi, dan desentralisasi menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Demikian dikatakan Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil saat menjadi pembicara dalam program Pendidikan Reguler Angkatan LXI Tahun 2020 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI via video conference di Gedung Pakuan,  Senin (22/06/20).
Menurut Gubernur, pembangunan bukan hanya domain pemerintah tetapi harus ada kolaborasi, kemudian inovasi karena tantangan berubah-ubah seperti Covid-19 saat ini dan untuk Indonesia yang kompleks ini, manajemen yang baik adalah manajemen desentralisasi untuk apapun.
“Saya tidak terlalu pro pada pemusatan. Menurut saya Indonesia yang kompleks ini manajemen yang baik adalah manajemen desentralisasi untuk apapun,” ucapnya.
Gubernur mencontohkan, bagaimana penanganan Covid-19, dimana pengetesan Covid-19 dengan metode PCR tidak hanya dilakukan Pemerintah Pusat tetapi daerah-daerah di Indonesia, khususnya Jawa Barat melakukan pengetesan Covid-19 dengan metode PCR secara masif. 
“Kita meyakini apabila tes Covd-19 terpusat di Jakarta itu pasti akan kerepotan, poin saya adalah Indonesia yang penuh dinamika ini, desentralisasi manajemen menurut saya itu adalah sebuah konsep yang pas,” tambahnya. 
Menurut Gubernur, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa  Barat menerapkan Birokrasi 3.0 atau Dynamic Government, dan konsep Pentahelix dalam setiap proses pembangunan dimana Birokrasi Dinamis merupakan pola pembangunan yang kolaboratif yang memungkinkan keterlibatan semua pemangku kepentingan, di luar Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kemudian, dengan mempraktikkan konsep Pentahelix, Pemda Provinsi Jawa Barat menggandeng lima unsur, yaitu ABCGM (Akademisi, Bisnis, Community, Government, dan Media), dalam setiap proses dan kegiatan pembangunan.
“Di Birokrasi 3.0 atau Dynamic Government, Jabar sedang melakukan itu. Jadi, artinya 3.0 ini mengajak semua elemen yang mencintai Jabar untuk bergabung menjadi elemen-elemen dengan fungsi kebirokrasian. Itulah Birokrasi 3.0, di mana kami melakukan kolaborasi dan dinamis,” jelasnya.
Gubernur menyatakan, dalam Birokrasi 3.0 ini semua unsur ABCGM dirangkul, sehingga dinas-dinas di Jawa Barat masing-masing punya penasehat atau staf ahli yang berasal dari aktivis, komunitas, pebisnis, akademisi sebagai pemberi masukan.
"Sebagian pemerintahan di Indonesia saat ini masih menerapkan Birokrasi 1.0 dan 2.0. Birokrasi 1.0 adalah manajemen birokrasi yang berdasarkan pada aturan atau rule based government. Maka, dalam birokrasi ini kegiatan pembangunan akan dilakukan apabila aturannya ada, sementara Birokrasi 2.0, yaitu berdasarkan performance based atau kinerja, ada award Adipura, berbagai penghargaan, dan lainnya. Jadi sifatnya reward-punishment, tapi birokrasinya masih menganggap bahwa semua urusan adalah urusan birokrasi, itu kelemahannya sehingga tidak kolaboratif,” tuturnya.
Dalam Program Pendidikan Reguler Angkatan LXI Lemhanas yang kali ini mengangkat tema 'Kompetensi Birokrat di Daerah dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0, Gubernur menyatakan bahwa seorang birokrat mesti bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada apabila ingin sukses dan menjadi pemenang zaman.
“Tentang kompetensi birokrat. Intinya bahwa kita ini mencoba untuk selalu relevan. Siapa yang tidak mau berubah dia pasti ketinggalan, siapa yang konsisten melakukan perubahan dan beradaptasi dia akan relevan dan menjadi pemenang,” ujarnya
Gunernrur menekankan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) Jawa Barat harus memiliki tiga nilai, yaitu berintegritas, melayani dengan sepenuh hati, dan profesional.
“Di Jawa Barat kami selalu menekankan tiga hal kepada ASN bahwa satu, jaga integritas, kembali ke niat awal untuk menghindari godaan-godaan. Kedua, selalu melayani, karena risiko menjadi birokrat itu harus melayani,” pungkasnya.**ts