KPK Terima 303 Keluhan Terkait Distibusi Bansos

Iklan Semua Halaman

Loading...

KPK Terima 303 Keluhan Terkait Distibusi Bansos

Redaksi
Sunday, June 14, 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 303 laporan masyarakat menyangkut penyaluran bantuan sosial (bansos) menghadapi pandemi virus korona (covid-19). Lembaga Antirasuah mendorong pemerintah daerah (pemda) lebih transparan mendistribusikan bansos.(14/6/2020).

"Berdasarkan laporan yang diterima JAGA Bansos per 12 Juni 2020, KPK menerima total 303 keluhan terkait penyaluran bansos. Yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah tidak menerima bansos meskipun telah mendaftar, yaitu berjumlah 134 keluhan," jelas pelaksana tugas juru bicara pencegahan KPK Ipi Maryati di Jakarta, Sabtu, 13 Juni 2020.
KPK menyadari kesemrawutan penyaluran bansos karena data penerima bantuan masih terus diperbaiki. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu diperluas dengan verifikasi dan validasi hingga ke satuan kerja terkecil di masyarakat, yaitu RT/RW.


"Untuk itu, pemda perlu membuat kriteria masyarakat yang terdampak yang ditetapkan sebagai penerima bantuan," kata dia.

Ipi mengungkapkan di sejumlah daerah KPK menemukan kriteria yang dibuat terlalu luas. Sehingga ketika dilakukan pemadanan dengan DTKS dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), masyarakat yang tidak memenuhi kriteria masuk ke dalam daftar.
KPK juga mendorong transparansi dalam penyaluran bansos dengan mengumumkan daftar nama penerima bantuan. Pemda perlu menyosialisasikan dan membangun pemahaman kepada masyarakat terkait kriteria penerima bantuan.
"Jenis bansos yang diberikan dan waktu pendistribusian untuk setiap bantuan," tutur dia.
Enam keluhan lain yang juga disampaikan pelapor, yaitu bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 32 laporan. Selanjutnya, bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 28 laporan, nama di daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 14 laporan.
Selanjutnya, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah empat laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk tiga laporan, serta seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan dua laporan. Ragam topik lainnya total 86 laporan.
Ratusan keluhan yang diterima KPK itu ditujukan kepada 130 pemda yang terdiri dari sembilan pemerintah provinsi dan 121 pemerintah kabupaten/kota di 27 provinsi dan dua kementerian serta satu komunitas masyarakat.
Provinsi yang paling banyak menerima keluhan adalah Jawa Barat dengan total 74 keluhan meliputi 20 pemda. Berikutnya Jawa Timur dengan total 48 keluhan di 15 pemda dan Jawa Tengah menerima 32 keluhan di 20 pemda.
"Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya sebanyak 10 keluhan, Pemkab Indramayu sembilan keluhan, Pemkab Lampung Selatan delapan keluhan, serta Pemkab Sukabumi dan Pemprov Jawa Timur masing-masing tujuh keluhan," tutur dia.
Ipi menyebut sebanyak 20 keluhan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda, sebanyak 115 keluhan dengan status ‘diteruskan’ masih menunggu respons pemda. Sementara sebanyak 118 keluhan dengan status 'dikonfirmasi' sehubungan dengan informasi yang harus dilengkapi oleh pelapor, dan 20 keluhan dengan status 'diterima' masih dalam proses verifikasi.
"Sisanya 30 keluhan lainnya dengan status 'dihapus’ karena dihapus oleh pelapor maupun laporan ganda," tutur dia.
Selain menampung keluhan masyarakat tentang penyimpangan dalam penyaluran bansos, fitur JAGA Bansos juga menyediakan informasi panduan ringkas tentang bansos. Masyarakat dapat mengunduh aplikasi JAGA melalui gawai di Play store dan App store untuk sistem operasi android ataupun iOS atau melalui situs https://jaga.id.

**Antara