Desa-desa di setiap Kecamatan rame-rame meresmikan Kampung Tangguh Covid-19. Program hasil replikasi dari wilayah Jawa Timur untuk pencegahan penyebaran Corona itu, sebelumnya dikeluhkan sejumlah Kepala Desa karena tidak jelas sumber anggarannya. Selain mengandalkan swadaya, pemerintah desa bahkan Kades juga harus merogoh kantong sendiri untuk merealisasikan program tersebut. Usut punya usut, wacana hak interplasi DPRD Karawang soal anggaran Covid-19 menggelinding, ternyata kampung tangguh mendadak ramai lagi, menyusul dari Rp100,8 Milyar, hampir setengahnya konon dianggarkan untuk suksesi kampung tangguh senilai Rp40 Milyar. Hal itu, terungkap oleh Anggota DPRD PKB, Acep Suyatna yang menyebut bahwa anggaran kampung tanggung Rp40 Milyar, akan dipertanyakan menjadi bahan hak interplasinya kepada eksekutif.
"Ada anggaran untuk desa tangguh Rp40 milyar, tapi sama sekali tidak menyentuh masyarakat. Mereka itu butuh makan, minum dan bantuan, bukan acara seremonial, " Kata Acep Tegas.
Salah seorang Kades yang desanya menjadi program kampung tangguh mengaku, dirinya sama sekali tidak tahu kalau ternyata program ini dianggarkan besar oleh Pemkab. Padahal, ia beli termometer digital menggunakan anggaran DBH Desa, kemudian disinfektan juga. Ada tambahan masker itupun didapat dari CSR Bank dan perusahaan bukan dari Pemkab. Tidak itu saja, bantuan benih bibit padi untuk petani dalam program ketahanan pangan, itu juga didapat kelompok tani dari bantuan reguler Dinas Pertanian. Ada ruang isolasi dalam desa tangguh, itu menggunakan sewa rumah dan fasilitas umum pakai pribadi. "Jadi di pos mana Pemkab bantu desa Tangguhnya, apakah dari dapur umum dan beras itu doang? Kan itu beras juga dari bantuan PNS, " Katanya.
Kades Muara Cilamaya Wetan, Iyos Rossi mengaku, Sampai saat ini belum ada anggaran pemkab masuk ke desa, padahal pihaknya sudah launching kampung tangguh. " Kita bikin juga swadaya dari desa, untuk keamanan masyarakat, " Katanya. (Rd)
