Targetkan PBB 60 Persen, Plt Camat Lemahabang Mau Panggil Semua Bendahara

Iklan Semua Halaman

Loading...

Targetkan PBB 60 Persen, Plt Camat Lemahabang Mau Panggil Semua Bendahara

Breaking News
Monday, June 29, 2020
Alasan klasik bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus menunggu panen gabah dan terhimpit Iuran Rutin Desa (IRTD), harus di sudahi. Besaran kontribusi PBB untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu, tidak mahal dibayarkan dalam setahun. Menyikapi itu, Plt Camat Lemahabang Artha berencana panggil semua Bendahara PBB Desa untuk mencari solusi dan alternatif agar masyarakat tetap sadar pajak dan mau membayar tepat waktu. 

"Peraih tertinggi PBB di Karawang itu, tidak sampai di angka 70 persen pemasukannya. Ini miris, kita ingin di Kecamatan Lemahabang di upayakan target 60 persen saja bisa di capai tahun ini. Insya Allah, kita panggil semua Bendahara PBB Desa agar menjalankan semua alternatif bagi masyarakat bisa antusias dan Sudi bayar PBB, " Kata Plt Camat, Artha kepada pelitakarawang.com, Senin (29/6). 

Arta menambahkan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tertinggi di Lemahabang saja, Rp 10 -20 ribuan permeter/bidang, berarti PBB yang harus di keluarkan warga dalam satu hektar sawah misalnya, paling tinggi hanya dikisaran Rp120 ribu pertahun. Apalagi, PBB dalam bentuk kebun kecil dan bangunan, tidak sampai Rp50 ribuan pertahun. Lantas, pajak se murah itu kenapa masih sulit terserap? Apakah betul warganya yang enggan bayar pajak, atau memang petugas PBB nya yang kurang aktif dalam penagihan? Ini, sebut Arta, yang harus jadi bahasan dalam pertemuan semua bendahara PBB Desa nanti. Sebab, mereka ini sudah di honor lewat Dana Bagi Hasil (DBH) per bulannya Rp750 ribuan. "Kita harap target 60 persen bisa di capai, tinggal nanti kita cari formulasi bersama caranya bareng para Bendahara PBB, " Katanya. 

Lebih jauh Arta menambahkan,ketimbang via bank secara online, masyarakat lebih banyak menunggu petugas penagih secara manual. Hanya memang, diakui Arta PBB dengan IRTD, kadang-kadang lebih dominan penagihan IRTD ketimbang PBB yang masuk jelas ke kas Daerah, padahal jumlah DBH hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang masuk ke desa, jauh lebih besar yang turun ketimbang besaran PBB yang masuk ke kas daerah. "Kita robah pola pikirnya deh, satu rumah tanam dua pohon pisang kemudian matang dan di jual laku Rp25 ribu saja, cukup untuk bayar PBB kok. Jadi gak ada alasan Covid-19, nunggu panen dan lainnya, karena ini bukan pajak kendaraan, " Katanya meyakinkan. (Rd)