Uang Jemaah Haji Ada,Mau Diambil Silakan,Ini Proses Cara Pengambilannya

Iklan Semua Halaman

Loading...

Uang Jemaah Haji Ada,Mau Diambil Silakan,Ini Proses Cara Pengambilannya

Redaksi
Wednesday, June 10, 2020
Pemerintah telah memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah Indonesia pada penyelenggaraan haji 1441H/2020M. Pembatalan ini diumumkan Menag pada 2 Juni 2020.(10/06/2002).

Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhajirin mengatakan, sudah ada 58 jemaah reguler yang mengajukan pengembalian setoran pelunasan biaya hajinya. "Sepekan pembatalan keberangkatan, ada 58 jemaah haji reguler yang mengajukan pengembalian setoran pelunasan," terang Muhajirin di Jakarta.
"Jumlah ini yang akan kami proses dan ajukan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk ditindaklanjuti sesuai alur yang sudah ditetapkan," sambungnya. 
Menurut Muhajirin, Keputusan Menteri Agama No 494 tahun 2020 tentang  Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H /2020M memberikan pilihan kepada jemaah untuk mengambil kembali setoran pelunasannya
Jemaah haji reguler dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota) dengan menyertakan: a) bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih; b) fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama jemaah haji  (perlihatkan aslinya); c) fotokopi KTP (perlihatkan aslinya); dan  d) nomor telepon yang bisa dihubungi.
Pengajuan tersebut akan diproses di Kankemenag Kab/Kota, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, BPKH, baru proses transfer oleh Bank Penerima Setoran ke rekening jemaah. "Seluruh tahapan ini diperkirakan berlangsung 9 sembilan hari: dua hari di Kankemenag Kab/Kota; tiga hari di Ditjen PHU; dua hari di BPKH; dan,  dua hari proses transfer dari BPS ke rekening jemaah,” jelas Muhajirin.
Kasubdit Pendaftaran Haji Ahmad Khanif menambahkan, 58 jemaah haji reguler yang mengajukan pengembalian setoran pelunasan berasal dari 14 Provinsi, yaitu: Sumatera Utara (6 jemaah), Riau (6), Bengkulu (2), Lampung (2), DKI Jakarta (1), Jawa Barat (4), Jawa Tengah (6), DI Yogyakarta (5), Jawa Timur (15), NTB (1), Kalimantan Tengah (2), Sulawesi Utara (1), Sulawesi Tenggara (1), dan Kepulauan Riau (6).
Jemaah ini mendaftar melalui enam BPS, yaitu: Bank Riau (5), Bank Muamalat Indonesia (5), BNI Syariah (4), BRI Syariah (10), Bank Syariah Mandiri (33), dan Bank Mega Syariah (1).
Sementara Menteri Agama Fachrul Razi kembali menegaskan bahwa kebijakan membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun ini bukanlah keputusan terburu-buru. Bahkan, ada sebagian yang justru menilai terlambat.
Faktanya, kata Menag, keputusan itu diambil setelah melalui proses kajian. “Kami tidak serta merta ambil keputusan. Kami bahkan terlebih dahulu meminta pendapat hukum kepada Kemenkumham, tepatnya pada 27 Mei 2020,” jelas Menag saat wawancara dalam jaringan (daring) dengan Liputan 6, Jakarta, Selasa (09/06).
“Kami konsultasikan ke Kemenkumham dan mendapat masukan bahwa itu (pembatalan) menjadi kewenangan penuh Menag. Kami juga menggelar diskusi dengan internal Kemenag dan minta masukan dari ormas (MUI),” lanjutnya.
Menurut Menag, pihaknya pada awalnya menjadwalkan untuk menggelar rapat kerja dengan Komisi VIII DPR. Awalnya dijadwalkan pada 2 Juni, namun pertemuan itu batal. 
Disinggung mengenai adanya perintah Presiden untuk segera membatalkan keberangkatan haji, Menag memastikan hal sama, bahwa pembatalan berbasis kajian. Presiden justru memberi arahan positif saat Menag meminta petunjuk untuk mengumumkan pembatalan lebih awal pada 20 Mei 2020. 
“Saat saya meminta petunjuka untuk mengumumkan pada 20 Mei, beliau (Presiden) justru menyarankan untuk diundur dulu, menunggu sampai awal Juni,” jelas Menag.
“Jadi Presiden justru memberi arahan untuk mengundurkan deadline pengumuman pembatalan, dari 20 Mei menjadi awal Juni,” sambungnya.
Kementerian Agama telah memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M. 

Hingga kini, Arab Saudi juga belum memberikan informasi resmi terkait penyelenggaraan ibadah. Proses penyediaan layanan haji di Arab Saudi juga belum dibuka. Sementara kasus positif COvid-19 di sana terus meningkat dalam tiga hari terakhir.**ts