Yudi Yudiawan Resmi Sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang

Iklan Semua Halaman

Loading...

Yudi Yudiawan Resmi Sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang

   :  Kabar   Karawang
Friday, June 19, 2020
Sebelumnya terkabarkan pada hari ini Jumat akan ada pelantikan untuk seorang pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Karawang.(19/6/2020).

H.Asep Aang Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang usai pelantikan menyebutkan,hal tersebut menindaklanjuti evaluasi kinerja dan uji kompetensi terhadap seluruh jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan Bupati Karawang telah mengusulkan rotasi/mutasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama sebanyak 19 (sembilan belas) orang jabatan pimpinan tinggi pratama serta telah mendapatkan rekomendasi Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bernomor Nomor B-27/KASN/1/2020 tertanggal 6 Januari 2020 lalu.

Kemudian ungkap Kepala BKPSDM Karawang,berdasarkan rekomendasi tersebut rotasi JPTP sebanyak 18 orang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karawang Nomor 821.24/Kep.73/KPSDM/2020 tertanggal 07 Januari 2020 lalu, dan telah diambil sumpah dan dilantik pada tanggal 07 Januari 2020 .

Selanjutnya,sambung H.Asep Aang Rahmatullaih,untuk sisanya 1 (satu) orang Kadis yaitu Yudi Yudiawan  yang dimutasi ke Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang belum dilantik karena harus ada dulu penetapan pemberhentian dari Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri,juga ijin pelantikan dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.Dan itu sudah sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 76 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan pengadministrasi kependudukan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

“Penetapan pemberhentian Yudi Yudiawan sebagai Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang,telah diusulkan pemberhentiannya ke Menteri Dalam Negeri (Dirjen Catpil,red) melalui Gubernur Jawa Barat dengan surat Bupati Karawang bernomor 800/57/BKPSDM dan tertanggal 06 Januari 2020 melalui aplikasi SIOLA, dan telah ditetapkan pemberhentiannya dengan Keputusan Mendagri bernomor 821.22-167 Tahun 2020 dyang tertanggal 03 Februari 2020, namun SK tersebutbelum bisa berlaku sampai yang bersangkutan diambil dan dilantik pada jabatan baru”,terang gamblang dari H. Asep Aang Rahmatullah.

“Selanjutnya untuk melantik yang bersangkutan pada jabatan baru yaitu sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, telah diusulkan ke Menteri Dalam Negeri (Ditjen Otda) pula melalui Gubernur Jawa Barat melalui surat Bupati Karawang Nomor 821.2/651/BKPSDM tertanggal 07 Februari 2020, namun surat persetujuan pelantikan yang bersangkutan dari Mendagri bernomor 821/3001/Sj tertanggal 28 April 2020 baru diterima dari Provinsi pada tanggal 11 Juni 2020 ”, Ungkap Kepala BKPSDM Karawang H.Asep Aang Rahmatulillah.

Kemudian,tegas Asep Aang,berdasarkan persetujuan Mendagri tersebut maka yang bersangkutan dialih tugaskan ke jabatan sebagai baru Kadis Pariwisata dan Kebudayaan dengan Keputusan Bupati Karawang Nomor 821.24/Kep. 2778/BKPSDM/2020 Tanggal 18 Juni 2020”, tambahnya.

Lagi H.Asep Aang Rahmatulillah menegaskan,untuk pelantikan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan PP pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemlilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU,yang menjelaskan bahwa "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri", karena persetujuan pelantikan yang bersangkutan telah dikeluarkan sebagaimana point 4”,Pungkas Kepala BKPSDM Karawang.

Sementara Bupati Karawang menyampaikan,bahwa rangkaian rotasi yang bersangkutan pada jabatan saat tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang karena ada beberapa prosedur yang harus ditempuh sesuai dengan ketentuan Permendari UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 76 Tahun 2015.“Untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan yang Yudi Yudiawan. Kami kembali menunjuk yang bersangkutan sebagai PLT Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil,itu semua demi pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan sebagaimana mestinya”,harap Hj.dr. Cellica Nurrachadiana.

“Setelah pelantikan ini,ada 6 (enam) JPT Pratama yang kosong yang sudah mendapat ijin dari Mendagri untuk dilakukan pengisian JPT Pratama secara terbuka melalui suratnya Nomor 821/1797/Otda tanggal 30 Maret 2020, sedangkan rekomendasi dari KASN sedang dalam proses”, tambah  Bupati Karawang.

“Pada tahun 2020 ini, akan ada 10 JPT yang kosong yaitu 6 JPT yang telah mendapat persetujuan Mendari, 1 JPT Staf Ahli yang ditinggalkan Teddy Rusfendi, dan 3 JPT yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) dengan TMT per 1 Agustus (Ramon-Kadin PRKP, Ade Mahmud Kepala Perpusipda,red) dan TMT 01 September (Yayat-Staf Ahli,red)”, jelas Bupati Karawang.**rls-ts-rf