Notification

×


Iklan

Bendahara Kapok Tagih PBB Sampai 7 Kali Hasilnya "Zonk"

Monday, July 06, 2020 | 12:03 WIB Last Updated 2020-07-06T05:21:02Z
Menagih pajak bumi dan bangunan (PBB) yang nominal perhektarnya tidak lebih besar dari Pajak Motor (STNK) ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Selain saling lempar tangan antara pemilik dan penggarap sawah, tim penagih juga acapkali "zonk" saat dilapangan wajib pajak tak nampak batang hidungnya. Bahkan, menggarap 2.000 SPPT dalam satu desa, membuat para bendahara PBB cukup kewalahan hingga meminta RT setempat bisa diperbantukan untuk tanah darat. Alasan Covid-19 hingga menunggu hasil panen dan gagal panen, menjadi alasan klasik mampetnya setoran PBB buat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. 

"Satu dua kali kami menagih tak jadi soal, ini kalau sampai 7 kali zonk dan sulitnya minta ampun, jangankan RT yang kewalahan, bendahara PBB juga kapok nagih sama orang begituan mah, " Kata Bendahara PBB Desa Pulojaya Ulis Atam, Senin (6/7). 

Ada sawah hektaran, sebutnya, menagih ke penggarap dilempar ke pemilik, sementara pemiliknya ada di luar daerah, lantas setoran mana yang harus diterima, ujung-ujungnya mereka tak risihkan denda pajak yang ditagih bendahara PBB. "Menunggu padi morekat, sudah Morekat ada lagi alasan bahwa hasil dan harga gabah sedang rendah dan gak bisa bayar, wah kewalahan dah," Katanya. 


Senada dikatakan Bendahara PBB Desa Kedawung, masyarakat ada saja alasan untuk menunda tagihan PBB seperti saat ini dengan dalih dampak Covid-19. Karena mereka membandingkan dengan relaksasi di setoran kendaraan yang ada keringanan, sementara negara terus saja menagih PBB tanpa berikan keringanan. Endingnya, serapan persentase setoran jadi macet lagi.."Ada juga yang alasan Corona, kok setoran ke yang lain ada relaksasi tapi PBB gak ada? Kenapa? "katanya menirukan. 

Plt Camat Lemahabang Arta mengatakan, desa tertinggi setoran pajak PBB saat ini tercatat masuk dari Desa Pasirtanjung dan terendah Pulomulya. Kendala dilapangan, diharapkan bisa di siasati seksama oleh semua bendahara PBB desa dengan komunikasi dan gaya bahasa yang bisa meyakinkan wajib pajak bisa sadar pajak. Keterlibatan Kades bisa juga mempengaruhi persentase penagihan yang dilakukan para bendahara untuk "memburu" wajib pajak lebih sadar kewajiban pajak. "Kita akan terus evaluasi dan mengkaji besaran persentase pemasukan setiap bulannya bersama bendahara PBB ini, " Pungkasnya. (Rd)
×
Berita Terbaru Update