Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan pemerintah siap memberikan bantuan kepada sekolah hingga pesantren yang tentunya berada di zona hijau untuk kembali menggelar kegiatan belajar mengajar melalui tatap muka.

Tak tanggung-tanggung, menurut Ma'ruf Amin dana sebesar Rp 200 juta disiapkan pemerintah untuk tiap pesantren terkait pembenahan fasilitas MCK dan penyediaan tempat cuci tangan yang lebih banyak.

Pendanaan itu, kata Ma'ruf, untuk tahap awal akan diberikan kepada pesantren di 10 provinsi.

"Pada tahap awal, pemerintah melalui Kementerian PUPR, akan memberikan batuan kepada pesantren di 10 Provinsi untuk memperbaiki tempat wudu, toilet, kamar mandi, serta menyediakan tempat cuci tangan dibeberapa titik yang nilainya sekitar Rp 200 juta per pesantren tergantung dari ukurannya," ujar Ma'ruf saat mengunjungi Pesantren Assobariyah di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (8/7).

Tak hanya memberikan bantuan terkait pembenahan fasilitas MCK dan sarana untuk cuci tangan para santri, bantuan operasional lain juga menurut Ma'ruf juga disiapkan pemerintah.

Dana dengan kisaran jumlah antara Rp 25 juta hingga Rp 50 juta akan diberikan kepada pesantren untuk memenuhi kebutuhan para santri mulai penyediaan masker hingga hand sanitizer.

"Kemudian pemerintah juga akan memberikan bantuan operasional untuk pesantren berkisar antara Rp 25 sampai Rp 50 juta yang dapat digunakan untuk biaya listrik, membeli masker, sanitizer, dan lain sebagainya," ucap Ma'ruf.

Bantuan dana pendidikan tak hanya menyasar pada sekolah atau pesantren yang memulai kembali kegiatan belajar melalui tatap muka. Ma'ruf menambahkan bahwa pemerintah juga akan memberikan bantuan pembelajaran secara online selama 3 bulan bagi para peserta didik

Bantuan itu tersebut, menjadi jawaban dari kesulitan biaya sejumlah peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar dengan sistem online.

"Selanjutnya pemerintah juga akan memberikan bantuan pembelajaran daring selama 3 bulan sebesar Rp 5 juta per bulan untuk 14 ribu pesantren dan satuan pendidikan berbasis agama, utamanya bagi yang belum dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara tatap muka," ungkap Ma'ruf.

Dengan besarnya dana yang dikeluarkan pemerintah untuk dunia pendidikan, Ma'ruf berharap hal itu dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak sekolah terutama berkenaan dengan penerapan protokol kesehatan ketat selama masa pandemi.

"Semua bantuan Pemerintah tadi jumlahnya mencapai lebih dari Rp 2,6 Triliun, jumlah yang tidak sedikit," kata Ma'ruf.

"Pelaksanaan tatanan normal baru perlu diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kita ingin memastikan bahwa bila di zona hijau satuan pendidikan agama ini akan memulai kegiatan persekolahan secara tatap muka, maka protokol kesehatan harus dapat diterapkan," tutupnya.**