Notification

×

Iklan

Kumpulkan Bendahara, Plt Camat Lemahabang : IRTD Legal, Setor PBB Harus

Monday, July 06, 2020 | 11:39 WIB Last Updated 2020-07-06T04:39:22Z
Plt Camat Lemahabang Artha panggil semua Bendahara PBB dari 11 Desa. Selain menyerap keluhan lapangan, para bendahara PBB juga di minta cari cara dan alternatif dalam meningkatkan wajib pajak sadar pajak. Menyusul, target Pajak Bumi dan Bangunan di Lemahabang sebesar Rp940,3 Juta, sampai Juli ini, baru masuk setoran sekitar Rp70 Jutaan, dimana rata-rata perdesa sekitar Rp6 jutaan. 


"Saya cari tahu, desa mana saja yang masih ada Iuran Rutin Desa (IRTD), ternyata ada di Pulomulya, Lemahmukti dan Kedawung. Iuran itu yang masih jalan, sah-sah saja dan legal karena diatur Peraturan Desa dan masuk PADes, tapi kewajiban setoran PBB masyarakat baik tanah darat maupun tanah sawah, tetap juga harus cepat serapannya, "Kata Arta Senin (5/7).

Arta menambahkan, dalam setahun ada musim rendeng dan gadu, artinya setahun bisa dua kali panen dan dua kali penagihan seharusnya bisa masuk optimal, apalagi yang bisa diperbantukan oleh RT sebahagiannya. Maka konsep penagihan tanah darat dengan sawah harus di manaje dengan baik, dimana tanah darat lebih murah sekitar puluhan ribu, tidak mesti menunggu masa panen, sementara tanah sawah yang 1 hektar  besaran wajib pajaknya Rp120 ribu, bisa ditoleransi menunggu masa panen. Artinya, jangan menagih tanah sawah dengan tanah darat bersamaan di bulan yang sama seperti di bulan 10 misalnya. Itu, akan membuat repot bendahara PBB yang rata-rata perdesa wajib pajaknya mencapai 1.000 - 2000 orang. "Kita ingin dengar keluhan para bendahara PBB dilapangan. Sebab kita punya target tahun ini, minimal 60 persen saja terserap setoran PBB perkecamatan, sebab tahun sebelumnya juga tertinggi dan terbaik di Karawang itu hanya sampai 65 persen setahun, " Katanya. 

Ingat, sebutnya, pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Retribusi dan Pajak Daerah yang di cairkan ke desa-desa dibayarkan penuh pemkab 100 persen dimana salah satu alokasinya adalah untuk insentif bendahara PBB Rp750 ribu perbulannya. Tapi, kewajiban untuk membayar pajak bagi PAD berupa PBB rata-rata justru jauh dari 100 persen dengan ragam pertimbangan dan kendala di lapangan. 
Oleh karenanya, ia akan melakukan evaluasi setiap bulannya, cara seperti apa kiranya agar setoran PBB ini bisa terus meningkat. Bisa dengan membuat Surat Perintah (SP) oleh para Kadesnya kepada Bendahara dan RT yang diperbantukan, atau memberikan surat kewajiban pajak yang dikonsep, khususnya kepada pemilik lahan sawah yang rata-rata berada di luar daerah. "DBH itu setiap desa rata-rata Rp250 jutaan, itu diberikan haknya 100 persen ke desa dari Pemkan, dan kewajiban kita adalah membayar pajak dan mendorong warga sadar pajak. Yakinkan warga bahwa setoran pajaknya sudah masuk ke kas daerah, " Katanya. (Rd)
×
Berita Terbaru Update