Notification

×


Iklan

Pemerintah Targetkan Tol Cisumdawu Beroperasi September 2021, Jalan Tol Trans-Sumatra Sudah Beroperasi

Tuesday, July 07, 2020 | 16:47 WIB Last Updated 2020-07-07T09:47:00Z
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan bahwa Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), panjang sekitar 60 kilometer (km) lebih dan Pemerintah menargetkan beroperasi September 2021.
”Tadi dari dukungan pemerintah 27,62 km, sekarang progresnya 81,6% konstruksinya, tanahnya 91,23%. Ini seluruhnya akan diselesaikan, targetnya operasional September 2021 ya,” tandas Menteri PUPR saat memberikan keterangan usai Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (7/7).
Menurut Menteri PUPR, untuk ruas menjadi tanggung jawab BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) yaitu PT Citra Karya Jabar Tol 33,22 km.
”Seksi tiga progresnya sudah, seksi tiga itu sekitar 4 km, sudah 95,76% progres konstruksinya ya targetnya September. Sedangkan yang seksi 4, 5, dan 6 sepanjang 29,17 km. Yang seksi 6 ada tanah Perhutani yang sudah bisa dikerjakan. Sehingga progres konstruksinya 5%,” jelas Menteri PUPR.
Targetnya, menurut Menteri PUPR, tetap diselesaikan September 2021 yang kendalanya pembebasan lahan, pendanaan oleh investor tidak ada masalah karena sudah ada dukungan pemerintah yang sepanjang jadi dari 60 km dukungan pemerintah 27,6 km.
”Menteri ATR/BPN ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk menangani. Karena bukan hanya masalah harga dan sebagainya, tapi ada masalah regulasi atau hukum yang ada di situ. Jadi nanti akan ada tindakan Pak Menteri ATR/BPN, semua tentang masalah tanah adalah tanggung jawab dan kewenangan Menteri ATR/BPN,” jelas Menteri PUPR.
Kemudian Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga telah membangun jalan tol Trans Sumatra sepanjang 393 kilometer (km) dari total 2.887 km yang ditargetkan selesai tahun 2024.
”Itu yang terdiri dari backbone-nya dari Bakauheni sampai Banda Aceh dengan sayap-sayapnya dari Bengkulu, Palembang, Padang, Pekanbaru, Sibolga, dan Medan,” ujar Menteri PUPR.
Lebih lanjut, Menteri PUPR sampaikan bahwa yang masih dalam konstruksi (under construction) 1.194km, sedang persiapan 1.291 km, targetnya ingin diselesaikan sampai dengan 2024, dan kendalanya hanya pendanaan.
”Jadi kalau untuk seluruhnya 2.878 km dibutuhkan anggaran Rp500 triliun, termasuk yang sudah beroperasi. Ada komitmen dari perbankan Rp72,2 triliun, dukungan Pemerintah Rp21,6 triliun, dan PMN kepada PT Hutama Karya yang ditugaskan Rp19,6 triliun. Jadi ada Rp113 triliun yang comitted,” kata Menteri PUPR seraya menambahkan sudah termasuk yang beroperasi sepanjang 393 km.
Untuk itu, Menteri PUPR sampaikan bahwa masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp387 triliun untuk menyelesaikan seluruhnya.
”Kalau hanya backbone-nya saja dari Bakauheni sampai dengan Banda Aceh sekitar 1.970 km. Note-nya tanpa sirip-sirip, tanpa Bengkulu, tanpa Padang, dan tanpa Sibolga. Tapi itu semua juga nanti akan diselesaikan. Untuk yang backbone-nya saja itu kebutuhan dananya Rp266 triliun,” ujarnya.
Rincian anggarannya, menurut Menteri PUPR, Perbankan Rp42,2 triliun, dukungan pemerintah Rp16,1 triliun, PMN Rp17,1 triliun sehingga kebutuhan total anggaran yang masih dibutuhkan Rp191 triliun.
”Dukungan pemerintah itu seperti Padang-Pekanbaru itu kan ada terowongan. Terowongan itu ada loan JICA karena membutuhkan teknologi, itu dukungan pemerintah ya. Ada lagi yang di antara Bakauheni-Palembang juga ada dukungan pemerintah jembatan dan berapa kilo. Jadi VGF-nya berupa konstruksi,” ujarnya.
Soal financing, Menteri PUPR sampaikan bahwa hal ini dibicarakan oleh Menteri BUMN, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menko Perekonomian, dan Kementerian Keuangan.
”Ini ada beberapa option, beliau-beliau akan merumuskan mana yang akan apakah dengan mengeluarkan bond dengan jangka panjang. Pasti kalau bond dengan jangka panjang itu pasti dengan jaminan pemerintah,” urai Menteri PUPR.
Ini, menurut Menteri PUPR, khususnya untuk jalan tol Sumatra masalah hanya pada pendanaan***
×
Berita Terbaru Update