-->

Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

Kabar Terbaru

Wow Sibuk Banget... Ada Kepala Desa Seperti ini ,Hallooooo .... Pemkab Karawang

Redaksi
, July 09, 2020 WIB Last Updated 2020-07-08T19:35:27Z
Dalam pekan ini tersiarkan kabar sejumlah perjuangan dari para Kades diberbagai daerah dan  sangat beragam langkahnya,diantaranya ada yang mendatang gedung MK dan gruduk kantor Dinsos Jabar.(9/7).
Awal tersiarkan, hampir 70 persen Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Pandeglang berangkat ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan menjelaskan, tujuan Kades ke MK itu untuk menggugat Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa.
Kata dia, para Kades yang berangkat ini akan menyampaikan aspirasi mereka agar Dana Desa terus bisa digulirkan untuk pembangunan desa.
“Hampir 70 persen mereka berangkat, kalau yang 30 persen mungkin mereka lagi sakit, ada keperluan keluarga atau ada keperluan lain,” kata Doni, Selasa (7/7/2020).
Dia mengaku, keberangkatan puluhan Kades ini sudah dikoordinasikan terlebih dahulu pada Polres, DPMPD bahkan ke Bupati Pandeglang. Sebelum berangkat para kepala desa ini ditekankan agar menjaga sikap, tidak boleh anarkis, tidak boleh ugal-ugalan dan tetap mematuhi protokol kesehatan.
“Ibu Bupati menyampaikan untuk menjaga sikap, tidak boleh anarkis, sampaikan aspirasinya sebaik mungkin karena mereka mengawal di MK itu supaya harapan mereka itu bisa diwujudkan serta mereka juga membawa nama naik Pandeglang,” ungkapnya.
Mantan Camat Banjar ini membeberkan selain dari Provinsi Banten, para Kades yang berangkat ke Mahkamah Konstitusi juga berasal dari Provinsi Jawa Barat.
Foto ilustrasi : Orang sibuk 
“Menurut informasi yang kami dengar dari teman-teman Kades itu dua provinsi yaitu Banten dan Jabar yang kesana (Jakarta) karena wilayah lain memantau perkembangannya seperti apa. Rencana cuman satu hari pulang,” jelasnya. 
Selanjutnya di Kabupaten Karawang,Asosiasi Pemerintahan Seluruh Indonesia (Apdesi) Karawang, sambangi Kantor Dinsos Provinsi Jawa Barat, Rabu (8/7).
Di dampingi DPRD Provinsi Jawa Barat Sri Rahayu Agustina, para pengurus Apdesi pastikan bahwa pengurangan KPM penerima Bansos Gubernur ini benar adanya.Sayang,penyusutan data DTKS dan Non DTKS ini, tidak didapat hasil apa yang menjadi alasan rasionalisasinya sampai hati Pemprov menguranginya di tahap ke 2. 



"Betul adanya, pengurangan KPM penerima Bansos Gubernur ini nyata, dan sejauh ini kita belum menerima alasan konkrit kenapa sampai di kurangi hampir setengahnya se Karawang itu, " Kata Sekretaris Apdesi Karawang, Alex Sukardi Rabu (8/6).

Apdesi Karawang meminta agar Bansos Provinsi ini di tunda disitribusinya sebelum jelas penyebab pengurangan oleh Pihak Provinsi, besok Kamis (9/7), pihaknya akan menemui Bupati meminta agar berikirim surat ke Gubernur untuk menunda distribusi Ban Sos Gub khusus untuk Kabupaten Karawang, karena pengurangannya rata-rata setengahnya. Ini akan jadi penyebab kegaduhan baru, "bantuan lain malah ada yg ditambah quotanya kenapa Ban Gub malah dikurangi, kita minta Bupati berkirim surat ke Gubernur, " Katanya.

Disinggung sebelumnya santer kabar bahwa data DTKS Bansos Gubernur ini akan ditarik ke Kemensos jadi BPNT, Alex menyebut, itu bisa saja terjadi tapi ini akan menunggu keputusan Mentri Sosial dan akan lebih berat hingga makan waktu lebih panjang lagi, bahkan belum tentu tercover semua. "Bisa saja ada wacana di tarik Kemensos, tapi akan berapa lama? Belum tentu semua tercover, " Tutupnya.

Namun sayang perjuangan keras para Kades tersebut ternodai oleh Kades tertentu hingga memunculkan kasus lain dengan publik atau kalangan tertentu.

Malah akhir-akhir ini diperoleh informasi yang mengejutkan dan ini terjadi Kabupaten Karawang.

Kabarnya, ada seorang Kades sulit diajak komunikasi oleh pejabat Muspika,semalah Camat pun sulit menghadirkan bersangkutan bilamana dibutuhkan. 

Atas persoalan tersebut mengundang pendapat dari warga Karawang.

Seyogya tidak perlu terjadi seorang Kades sulit dihubungi oleh Camat atau jajaran Muspika termasuk pihak lain yang sifatnya konpirmasi atau ingin mempertanyakan sesuatu yang terjadi desa bersangkutan,Ujar Pandia via telepon kepada Pelita Karawang.

Semestinya, siapa pun Kades nya di jaman kekinian yang serba canggih, tak wajar bila sulit berkomunikasi atau menghindari undangan Muspika ataupun pihak tertentu yang ingin bertemu. Sikap yang dilakukan bersangkutan sangat disayangkan dan bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan publik hingga bisa-bisa akan menduga-duga buruk kepada yang bersangkutan. Maka sangat perlu, Pemkab Karawang melalui DPMPD atau Setda (Kabag Pem,red) melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kades -Kades yang bersikap aneh atau melawan arus globalisasi,pinta Pandia.


Foto Istimewa : Apdesi Karawang sedang rapat di Kantor Dinsos Jabar
Kemudian katanya,terlebih di massa pandemi Corona sesuai arahan dari Bupati Karawang yang sudah diketahui oleh publik, bahwa setiap perangkat atau petugas dari Kabupaten sampai Desa harus on handphone 24 jam. Dan peristiwa yang terjadi ini adalah sikap terbalik dari "seorang Kades", tentu sangat mutlak sebuah tantang bagi Camat, dimana Kades tersebut berkuasa dan DPMPD Kabupaten Karawang selaku OPD yang memiliki hak penuh kontroling penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan desa. Karena bila peristiwa terus dibiarkan akan membuat permasalahan baru dikemudian hari, bahkan bukan tidak mungkin memunculkan kesalahpahaman yang bersifat fatal pula. 

"Tapi tentunya semua pihak harus berbaik sangka dulu dan bersabar bila masih terjadi kedepan, terkecuali sudah ada bukti lain yang kuat dari Kades bersangkutan, yang dengan sengaja membangkang ke Camat atau sepelekan pihak tertentu,"Tukas Pandia.**

Komentar

Tampilkan

  • Wow Sibuk Banget... Ada Kepala Desa Seperti ini ,Hallooooo .... Pemkab Karawang
  • 0

Terkini