Kabar pagi ini yang diterima pelitakarawang.com,SK DPP Partai Gerindra untuk Cakada di Pilkada Karawang 2020 kepada siapa akan diberikan belumlah deal seratus persen alias masih bias. Hal tersebut dibuktikan oleh masih berlangsung rapat internal partai Gerindra di Bandung yang membahas seputar usulan dari DPC ke DPD dan akan diputuskan kemudian oleh DPP di Jakarta.(20/8/2020).

Kontributor Pelitakarawang.com di Kota Bandung mengabarkan, ada enam nama bakal calon bupati Karawang yang sedang digodok , siapa calon bupati Karawang yang akan di usungan Partai Gerindra di Pilkada 2020 dari ke enam nama yang mendaftar. Benar salah satunya terdapat nama H.Ahmad Zamaksyari. Tetapi untuk siapa yang bakal dimunculkan dalam SK DPP sampai ini belum keluar (masih proses penataan,red). Perkara tersebut diperkuat dengan masih adanya rapat internal partai Gerindra di tingkat DPD Jabar.

Kemudian katanya, sampai tengah malam (00.00 ) 20/8/2020, rapat masih menggodok nama bakal calon bupati Karawang dari partai Gerindra, bahkan untuk siapa yang akan menjadi wakil bupatinya belum dibahas sama sekali selain terpantau pertemuaan sangat alot dan penuh dinamika, demikian tulis kontributor.

Kantor DPD Gerindra di Bandung
Sampai kabar ini diturunkan kontributor belum bisa mewawancarai langsung kepada pengurus struktural partai Gerindra yang berada di DPD Gerindra.

Masih di Kota Bandung namun berbeda tempat dan narasumber, ia menyebutkan munculnya gembor -gembor berita bakal turunnya SK DPP Gerindra untuk Pilkada Karawang 2020 jatuh kepada tangan Kang Jimmy atau petahana wakil bupati Karawang masih sangat bias karena masih alot juga ditata ulang. Dan perlu diketahui pula untuk usulan betul datangnya dari DPC ke DPD lalu ke pihak DPP karena keputusan final tetap adanya di pihak DPP, terlebih untuk Partai Gerindra sifatnya satu komando. Jadi mohon maaf, sambungnya, saya walau pun mengetahui kepada siapa SK DPP Gerindra untuk di Karawang, sangatlah tidak mungkin untuk membocorkannya.Pertama itu adalah aturan dan peraturan yang berlaku di setiap partai politik dan keputusan final hanya di DPP yang berhak mengumumkan dan yang kedua, ada etika yang tak perlu dilanggar oleh semua pengurus partai di daerah,dalih narasumber kepada kontributor.

Kemudian katanya,untuk lebih tepatnya tidak boleh siapa pun mendahului takdir Illahi. Biarkan saja seperti air mengalir yang Insya Allah akan indah pada waktunya, pungkas narasumber dengan meminta namanya dirahasiakan.**red