Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 177 Desa masih tarik ulur. Meskipun sudah di hearing bareng DPMD, Asda 1 dan Sekda soal kesanggupan Pilkades Maret 2021 sebelum SK Kades incumben berakhir, namun kepastian tahapan yang tak kunjung ada kejelasan dengan dalih Pilkada, membuat para Kades yang siap "Ancang-Ancang" digantung tanpa ketegasan Bupati. Bahkan, secara terbuka, kalau sampai ada rencana memundurkan pelaksanaan Pilkades ke bulan Mei dan atau Juni, para Kades yang mayoritas hendak nyalon lagi itu, menyebut "olok kopi dan kejo" (Boros kopi dan nasi_red).
Kades Jilun


"Bukan saja merugikan Kades incumben, tapi juga lawan incumben ikut merasakan, sebab, semakin mau di mundurkan Pilkades, maka kopi dan nasi di lapak calon itu semakin lama, " Kata Kades Pancakarya Atta Sutisna Jilun, Rabu (19/8). 

Ia mengatakan, kalau ada dalih keamanan paska Pilkada, masih kurang bisa di terima, karena justru Pilkades itu lebih rawan gesekan dan keamanannya. Begitupun kalau alasan menolak tahapan di 2020 hanya karena petugas PPS masih bekerja, maka BPD setiap desa harus jamin dan bisa bahwa Panitia Pilkades adalah bukan lagi petugas PPS di desa-desa karena banyak orang-orang pintar di desa. Sehingga, apapun alasannya, memundurkan Pilkades, semoga tidak terjadi, lagi pula edaran Kemendagri itu, tidak berlaku bagi Pilkades Karawang di tahun 2021, "Tahapan dari Akhid Desember atau awal Januari bisa. Gak perlu lama, sebab DPS dan DPT Pilkades nantinya lebih akurat dan cepat karena sehabis dari Coklit Pilkada, ini memudahkan panitia, " Katanya. 

Senada dikatakan Kades Rawagempol Wetan, H Udin Abdul Gani mengakui hal yang sama, jadi calon baik berstatus incumben maupun orang baru, akan sama-sama kewalahan jika jadwal Pilkades di mundurkan, bayangkan sebulan saja mundur, berapa biaya yang harus dikeluarkan sebatas menyuguhi tamu-tamu masyarakat yang harus di hormati. "Iya, mundur mah, ya bikin boros, olok kopi, " Katanya. (Rd)