Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

Iklan

Kabar Buruk! Ribuan Pekerja di Daerah Ini Takkan Dapat BLT dari Jokowi Karena Kesalahan Perusahaan

Redaksi
Tuesday, August 25, 2020, 10:03 WIB Last Updated 2020-08-25T03:25:23Z

Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk karyawan swasta bergaji di bawah Rp 5 juta segera dicairkan mulai Selasa (25/8/2020).

BLT total Rp 2,4 juta dari Presiden Jokowi itu akan ditransfer langsung ke rekening karyawan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau melalui jasa pengiriman pos.
Pencairannya akan dilakukan secara bertahap kurun waktu empat bulan, dengan perhitungan pencairan per dua bulan sekali senilai Rp 1,2 juta.
Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dan untuk pemulihan ekonomi.
Belakangan diketahui tidak semua karyawan swasta bakal menerimanya. BLT hanya diberikan kepada karyawan swasta yang tergabung sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Namun bagaimana dengan para pekerja yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena unsur kesengajaan dari pihak perusahaan tempatnya bekerja?
Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Jatim Nurudin Hidayat mengungkapkan, tidak semua perusahaan di Jatim proaktif mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Persentase perusahaan bandel itu, berdasarkan kalkulasinya, mencapai 50 persen.
"Saya enggak punya data pastinya, yang jelas lebih dari 50 persen. Iya banyak. Data BPJS dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jatim sendiri berbeda," katanya saat dihubungi, Selasa (18/8/2020).
Data secara pasti ada di Disnaker Jatim dan BPJS Ketenagakerjaan. "Karena perusahaan itu sebenarnya ada wajib lapor setiap tahun; jumlah pekerja berapa? Ikut BPJS enggak? Upahnya berapa? Dan sebagainya," jelasnya.
Terlepas dari itu, Nurudin, menilai pemberian BLT melalui mekanisme kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kurang tepat.
Pasalnya, tidak semua pekerja didaftarkan oleh perusahaan tempatnya bekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Sehingga dapat dipastikan, sebagian besar pekerja swasta bergaji di bawah Rp 5 juta, tidak akan menerima BLT pada Selasa besok.
"Ya problemnya karena tidak semua perusahaan melakukan wajib lapor," tuturnya.
Nurudin menyebut bahwa problem mendasar yang dialami para buruh, bukan semata tidak menerima jatah BLT tersebut.
Namun selama ini, jauh sebelum ada pencairan BLT, banyak buruh yang tidak mendapat jaminan sosial dari tempatnya bekerja.
"Jadi teman (buruh) yang tidak terdaftar ini, ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga, wes gak oleh jaminan sosial, yo wes gak oleh BLT," tuturnya.
Nurudin menengarai enggannya perusahaan mendaftarkan buruh ke BPJS Ketenagakerjaan, diduga karena persoalan klasik.
Yakni perusahaan ingin menekan biaya. Modusnya, ada yang tidak mendaftarkan buruhnya sama sekali.
Namun ada pula yang didaftarkan dengan mencantumkan nominal nilai gaji lebih sedikit dari yang diterima.
"Misal, upahnya 5 juta, dilaporkan cuma (sesuai) Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Kan iuran BPJS berdasarkan prosentase dari (jumlah) upah. Semakin besar upah yang dilaporkan maka perusahaan semakin besar mengeluarkan uang," terangnya.
Setahu Nurudin, perusahaan yang kedapatan tidak mendaftarkan buruhnya ke BPJS Ketenagakerjaan, bakal dikenai sanksi administratif. Sanksi tersebut bisa dari dua pihak.
Yakni mekanisme Disnaker Jatim melalui pengawas ketenagakerjaan. Kemudian, BPJS Ketenagakerjaan melalui aturan kepatuhan pada BPJS.
Melalui mekanisme pengawas ketenagakerjaan, perusahaan yang diduga melanggar bakal diberikan Nota 1.
Sebuah surat peringatan yang berlaku 30 hari. Bila tetap tidak digubris, bakal keluar surat Nota 2, yang berlaku 14 hari.
"Kalau tidak dijalankan, Disnaker merekomendasikan agar perusahaan tersebut diberikan sanksi administrasi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Rekomendasikan kemana, ke UPT yang menerbitkan izin perusahaan," ungkapnya.
Melalui mekanisme sanksi dari BPJS, perusahaan akan diberikan surat teguran, yang berlaku 10 hari.
Bila tetap tak digubris, bakal dilayangkan surat teguran kedua, yang berlaku 10 hari. Bila tetap tak digubris, perusahaan bakal dikenai denda sekira 0,1 persen dari iuran yang dibayarkan.
"BPJS kemudian bisa membuat permintaan pada pemerintah, agar mencabut atau tidak memberikan perizinan pada badan usaha (perusahaan) yang melanggar tersebut," tambahnya.
Menurut Nurudin, sanksi tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan UU dan peraturan yang ada.
Namun sayangnya selama ini, eksekusi penerapan sanksi kepada perusahaan-perusahaan bandel, yang seharusnya dilakukan oleh Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten atau kota, dinilai mandul.
"Pantauan kami di Jatim, tidak ada satupun badan usaha yang dijatuhi sanksi. Sehingga pelanggaran di Jatim ini sangat massif terkait kepesertaan BPJS. Landasan hukum wes lengkap, PP 86 dan Permen tahun 2018, tinggal eksekusi," jelasnya.
Nurudin mengaku telah mengawal tetek bengek permasalahan BPJS sejak tujuh tahun lalu, atau sejak diberlakukan pada 2014 silam.
Sejatinya pihaknya tidak menutup mata dengan berbagai macam upaya penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun Pemprov Jatim.
Hanya saja selama ini kebijakan didasari kepentingan politis tertentu yang bersifat pragmatis, dan tidak berorientasi pada kesejahteraan dan kemaslahatan para buruh.
"Faktanya pemerintah menerapkan sanksi setengah hati, mandul dan terkesan tebang pilih," tandasnya.
Nurudin siap melakukan berbagai macam upaya advokasi, mulai dari lobi hingga aksi turun ke jalan.
Berdasarkan catatan BPJS Ketenagakerjaan Jatim, dari 779.390 perusahaan yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, ternyata hanya 10,85 persen yang mendaftarkan karyawan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, hingga tanggal 31 Juli 2020, yakni 84.629 perusahaan.
Hampir 90 persen atau sekira 694.761 perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Artinya, dapat dipastikan ribuan pekerja dari perusahaan tersebut tidak mendapatkan BLT karyawan swasta bergaji di bawah Rp 5 juta.
Ketua BPJS Watch Jatim Arif Supriyono tak menampik bila sejak tujuh tahun BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dicanangkan pada 2014 silam, masih banyak perusahaan bandel tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta progam jaminan sosial tersebut.
"Selama ini, yang kami soroti, banyak sekali perusahaan juga tidak lapor ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker). Setelah ada perselisihan, baru mereka kebingungan," katanya, Rabu (19/8/2020).
Menurut Arif, para pekerja swasta yang tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, terbanyak dari kalangan pekerja swasta alih daya atau outsourching.
Terkadang kepesertaan program jaminan sosial yang dilakukan perusahaan hanya setengah-setengah.
"Ada juga yang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan tapi tidak ke BPJS Kesehatan. Seharusnya dua duanya mereka dapat," jelasnya.
Modusnya, ungkap Arif, perusahaan mengaku kondisi keuangan perusahaan belum stabil, sehingga diperlukan adanya penyesuaian pengeluaran anggaran.
"Lebih kasihan lagi pekerja alih daya atau outsourching, apabila terjadi resiko, perusahaan akan mengeluarkan mereka. Jadi mereka tidak didaftarkan (jaminan sosial), tapi kalau terjadi resiko langsung dikeluarkan," ungkapnya.
Selain itu, lanjut Arif, ada perusahaan enggan mendaftarkan kepesertaan para pekerjanya ke BPJS dengan berkelit unit usahanya berskala kecil.
Padahal, menurutnya, perusahaan yang tidak mendaftarkan para karyawan sebagai peserta jaminan sosial, tak cuma bakal dikenai sanksi administratif, namun juga bisa dipidana.
Berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, pemberi kerja atau pihak perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2, bakal dikenai kurungan penjara, paling lama delapan tahun, dan atau denda satu miliar rupiah.***
Komentar

Tampilkan

  • Kabar Buruk! Ribuan Pekerja di Daerah Ini Takkan Dapat BLT dari Jokowi Karena Kesalahan Perusahaan
  • 0

Terkini