Bank Indonesia (BI) menyampaikan apresiasinya atas animo masyarakat yang tinggi dalam memesan uang peringatan kemerdekaan (UPK) Indonesia ke-75 dengan pecahan Rp75.000. Terlebih, uang ini dicetak terbatas, hanya sebanyak 75 juta lembar saja yang bisa ditukarkan.

Untuk itu, Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim mengatakan, BI akan segera membuka kembali permohonan pemesanan UPK melalui aplikasi Pintar setelah sebelumnya kuota pemesanan UPK hingga 30 September 2020 penuh. Namun, sebagai strategi tambahan, BI juga akan membuka layanan penukaran UPK secara kolektif kepada masyarakat.

"Layanan penukaran kolektif ini kami buka kepada kementerian, lembaga, instansi, korporasi, asosiasi, perkumpulan, dan juga untuk masyarakat sendiri," ungkap Marlison dalam Taklimat Media BI di Jakarta, Senin (24/8/2020).

Marlison turut membeberkan sejumlah tata cara, aturan, dan prosedur pemesanan UPK secara kolektif.

"Bagi kementerian atau lembaga (K/L), yang melakukan penukaran adalah pegawai K/L dengan menyertakan kolega minimal 17 orang. Dalam artian, selain pegawai K/L, dia bisa menyertakan pihak lain, bisa kolega, kawan, atau keluarganya," tambahnya.

Berita Rekomendasi

Syarat ini juga berlaku bagi asosiasi, korporasi, dan perkumpulan masyarakat. Misalnya korporasi BUMN maupun swasta, asosiasi ahli gizi, asosiasi dokter, perkumpulan alumni universitas, bahkan hingga perkumpulan masyarakat seperti perkumpulan masyarakat Minang di Jakarta. Setiap anggotanya dapat memesan untuk lebih dari 1 orang, dengan jumlah minimal 17 orang.

"Untuk masyarakat, mereka bisa berhimpun bersama untuk penukaran. Berhimpun disini dalam artian mereka tinggal di satu lingkungan, bisa lewat RT maupun RW. Syarat minimal penukarannya ya untuk 17 orang, bisa lebih. Mau 500 orang silahkan, 1.000 juga silahkan," imbuh Marlison.

Namun, dia tetap menegaskan bahwa syarat pemesanan 1 lembar UPK hanya untuk 1 Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk penukaran, semua pihak yang melakukan harus mengajukan permohonan penukaran pada BI. Dalam permohonan tersebut, harus disertakan pula daftar data pemesan, beserta nomor KTP dan fotokopi KTP.

"Jadi, untuk penukaran kolektif ini, hanya satu orang yang akan datang mewakili mereka sesuai protokol Covid-19. Kalau dia bawa 17 data KTP, ya dia hanya bisa mendapatkan 17 lembar UPK. Kenapa angkanya 17? Karena kami mensyukuri tanggal 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan RI," pungkas Marlison.***